REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pimpinan House of Representative Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Kevin McCarthy mengatakan tidak mendukung penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump yang diumumkan Ketua House of Representative Nancy Pelosi. McCarthy menegaskan Pelosi tidak mewakili suara seluruh rakyat AS.
"Ketua Pelosi memang suara dari House tapi bukan suara rakyat Amerika dalam isu ini, ia tidak bisa memutuskan secara sepihak apa yang terjadi di sini (Capitol Hill)," kata McCarthy dalam pernyataan singkatnya yang disiarkan stasiun televisi CNN, Rabu (25/9).
Pelosi mengumumkan secara resmi meluncurkan penyelidikan pemakzulan Trump. Pengumuman ini dilakukan pascamunculnya laporan media Trump telah membekukan anggaran yang disetujui Kongres bagi Ukraina. Trump juga mendesak negara itu menyelidiki calon kandidat presiden AS Joe Biden.
"Mereka telah menyelidiki presiden ini bahkan sebelum ia terpilih, mereka sudah memilih pemakzulan tiga kali di sidang, dua sebelum satu patah kata pun laporan jaksa khusus Robert Mueller kembali (ke Kongres)," kata McCarthy.
Penyelidikan ini mencari tahu apakah Trump menyelewengkan kekuasannya dan meminta bantuan pemerintah asing untuk menjegal mantan wakil presiden Joe Biden. Pelosi mengatakan tindakan semacam itu sebagai 'pengkhianatan atas sumpah jabatan'.
"Pekerjaan kami di sini adalah pekerjaan yang serius, pekerjaan kami fokus pada publik Amerika, pekerjaan kami untuk membuat masa depan lebih baik dibandingkan hari ini, pekerjaan kami di sini untuk melegislasi," kata McCarthy.
"Bukan untuk terus menyelidiki sesuatu ketika Anda tidak bisa menemukan alasan apa pun untuk memakzuklan presiden, pemilihan umum sudah selesai," tambahnya.
McCarthy mengatakan ia sadar hasil pemilihan umum 2016 tidak sesuai dengan keinginan Pelosi. Tapi, lanjut McCarthy, Pelosi tidak bisa mengubah undang-undang Kongres. McCarthy tegaskan Pelosi tidak bisa memutuskan secara sepihak penyelidikan pemakzulan.
"Waktunya untuk menempatkan rakyat di atas politik," ujar McCarthy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika