REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh Yeyen Rostiyani
NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa saat ini dunia terancam pecah menjadi dua. Hal ini, katanya, karena perseteruan dua ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Cina.
Perseteruan itu, kata Guterres, merambah ke dunia internet, mata uang, sistem keuangan, dan strategi zero sum geopolitik dan militer. Semua itu diungkapkan di hadapan sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Selasa (24/9) pagi. Ia mengatakan, risiko yang ada saat ini mungkin belum besar tetapi nyata adanya. "Kita harus berbuat apa pun yang mungkin demi menghindari perpecahan besar-besaran," kata Guterres.
Ia pun mendesak para pemimpin dunia untuk mempertahankan perekonomian universal di dunia yang kini multipolar. Guterres memaparkan gambaran suram mengenai Bumi yang terancam perubahan iklim. Ia juga menyebut kemungkinan kekhawatiran akan konflik di Teluk, menyebarnya terorisme, dan meningkatnya kasus ketidaksetaraan.
PBB sejatinya dibentuk untuk mendorong dunia yang multilateral. Namun, kini dunia menghadapi tantangan, yaitu meningkatnya unilateralisme yang dipelopori negara-negara yang ingin bertindak sendirian.
Sidang kali ini dibayangi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kehidupan dunia global. Termasuk konflik panas adalah perseteruan antara Iran dan Arab Saudi. Saudi dengan didukung AS, Inggris, Jerman, dan Prancis menuding Iran sebagai dalang serangan dua fasilitas perusahaan minyak Saudi Aramco pada 14 September. Tudingan ini berulang kali ditolak Iran.
Sidang di Majelis Umum PBB biasanya diurut berdasarkan abjad. Dalam tradisi yang berlaku selama ini, negara pertama yang menyampaikan paparannya setelah sekretaris jenderal PBB adalah Brasil. Kali ini Brasil diwakili oleh Presiden Jair Bolsonaro.
Presiden AS Donald Trump siap memaparkan isu Iran sebagai tema utama. 'Kita berikan tekanan besar kepada mereka (Iran--Red), lebih banyak tekanan dari yang pernah mereka terima," kata Trump pada Senin (23/9). "Banyak hal yang terjadi terkait Iran.... Saya akan membahasnya lebih jauh besok (Selasa-- Red)."
Tuduhan Trump kepada Iran tampaknya mendapat dukungan di hadapan PBB setelah Inggris, Jerman, dan Prancis ikut menyalahkan Iran dalam serangan ke Aramco di Saudi. "Jelas bagi kami bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak ada lagi penjelasan yang meragukan. Kami mendukung penyelidikan berlanjut untuk mendapatkan perincian lebih jelas," demikian isi pernyataan bersama Inggris, Prancis, dan Jerman.
Ada spekulasi pertemuan Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. Rouhani dijadwalkan memberi paparan di sidang Majelis Umum PBB pada Rabu (25/9) waktu New York.
Sekjen PBB Antonio Guterres
Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei sebelumnya mengatakan, Iran tidak akan melakukan pembicaraan empat mata. Namun, menurut dia, Iran dapat saja melakukan pertemuan dalam perundingan multilateral jika AS bersedia kembali ke kesepakatan nuklir Iran yang ditandatangani 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). AS keluar dari JCPOA pada 2018 dan kembali menjatuhkan sederet sanksi terhadap Iran.
"Pesan kami kepada dunia di sidang Majelis Umum PBB adalah perdamaian, stabilitas, dan juga kami ingin menyampaikan kepada dunia bahwa situasi di Teluk Persia amat sensitif," kata Rouhani.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Marcon berupaya menengahi pembicaraan antara Iran dan AS. Namun, tawaran ini ditampik Trump.
"Kami tak membutuhkan mediator siapa pun," kata Trump, Senin. "Ia (Macron--Red) memang teman saya. Namun, kami tak membutuhkan mediator siapa pun. Mereka (Iran--Red) tahu siapa yang harus mereka hubungi."
Trump dinilai bersikap toleran terhadap pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un yang berkali-kali menggelar uji coba rudal jarak pendek. Namun, pada Senin, Trump mengatakan bahwa pertemuan berikutnya dengan Kim bergantung pada kesepakatan yang akan terjalin sebelum pertemuan digelar.
Sikap ini dinilai amat berbeda dari pendekatan sebelumnya yang memutuskan untuk bertemu dahulu lalu melihat apa yang akan terjadi. "Saya ingin tahu apa yang akan dihasilkan dari pertemuan," kata Trump. n reuters/ap
Ikuti Whatsapp Channel Republika