REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- House of Representative Amerika Serikat (AS) meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Penyelidikan dipicu atas tuduhan Trump telah menekan pemerintah asing menggelar investigasi yang dapat merugikan lawan politiknya.
Ketua House Nancy Pelosi telah mengumumkan penyelidikan untuk mencari tahu apakah Trump telah melakukan penyelewengan kekuasaan. Investigasi ini yang dapat mengarah pada pemakzulan.
Penyelidikan House ini dapat gelombang dukungan dari Partai Demokrat yang beroposisi dengan pemerintah. Trump mengaku telah meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyelidiki putra mantan wakil presiden dan calon kandidat presiden Joe Biden.
Di media sosial Twitter, Trump mengatakan, sambungan teleponnya pada 25 Juli itu 'sangat bersahabat dan pantas' dan ia 'tidak memberikan tekanan' kepada Zelenskiy. Ia menyebut penyelidikan House sebagai witch hunt garbage atau penyelidikan sampah tanpa dasar.
Bagaimana Presiden AS Bisa Dimakzulkan?
Pendiri bangsa AS membentuk kantor kepresidenan dan khawatir kekuatan itu dapat diselewengkan. Jadi, mereka memasukkan prosedur pemakzulan presiden yang sedang berkuasa di dalam Konstitusi AS.
Di bawah konstitusi AS presiden dapat dimakzulkan dari jabatannya atas 'pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya'. Arti sesungguhnya belum diketahui dengan pasti. Dalam sejarah, hal itu berhubungan dengan korupsi dan pelanggaran mandat rakyat lainnya.
Untuk dapat dimakzulkan, presiden tidak perlu melanggar hukum pidana tertentu. Beberapa pakar hukum mengatakan menekan pemimpin negara asing untuk mengintervensi pemilihan umum AS menjadi perilaku yang dianggap para pendiri bangsa sebagai pelanggaran yang dapat membuat presiden dimakzulkan.
Ada kesalahan konsepsi dalam kata pemakzulan yang dalam bahasa Inggris impeachment. Kata itu selalu berhubungan dengan menurunkan presiden dari jabatannya.
Faktanya pemakzulan atau impeachment hanya berarti majelis rendah Kongres, yakni House mendakwa presiden. Masih ada perdebatan bagaimana proses penyelidikan pemakzulan dimulai.
Komite Yudisial House dari Partai Republik Doug Collins berpendapat investigasi pemakzulan resmi tidak bisa dimulai sebelum diotoritasi oleh seluruh anggota House dengan pemungutan suara. Namun, anggota parlemen dari Partai Demokrat berpendapat penyelidikan pemakzulan tidak membutuhkan pemungutan suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika