Jumat, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 Desember 2019

Jumat, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 Desember 2019

Likud Dapat Tambahan Kursi

Kamis 26 Sep 2019 00:03 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Ani Nursalikah

Seorang perempuan memberikan suaranya dalam pemilihan (pemilu) putaran kedua di kota Arab Kfar Manda, Israel, Selasa (17/9).

Seorang perempuan memberikan suaranya dalam pemilihan (pemilu) putaran kedua di kota Arab Kfar Manda, Israel, Selasa (17/9).

Foto: AP Photo/Ariel Schalit
Koalisi partai Arab Joint List menjadi kekuatan terbesar ketiga di parlemen.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Komite Pemilihan Israel menerbitkan hasil akhir dari pemilihan yang telah dilakukan pekan lalu, Rabu (25/9). Hasil yang diumumkan menunjukkan penambahan kursi bagi partai sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Likud.

Hasil akhir dari pemungutan suara pada 17 September memberikan 32 kursi untuk Likud. Jumlah tersebut masih dibawah dari perolehan Benny Gantz dengan Partai Blue and White sebanyak 33 kursi di parlemen dengan total 120 kursi.

Kedua pihak sedang dalam proses mencoba menegosiasikan koalisi untuk bersatu. Presiden Israel Reuven Rivlin memiliki waktu satu pekan untuk menunjuk seseorang membentuk pemerintahan.

Kursi tambahan Likud datang dengan mengorbankan salah satu partai Yahudi ultra-ortodoks Israel, United Torah Judaism, yang sekarang memiliki tujuh kursi. Partai-partai Arab Israel yang telah berkoalisi menjadi Joint List menjadi kekuatan terbesar ketiga di parlemen dengan 13 kursi.

Netanyahu telah menerima dukungan dari 55 anggota parlemen untuk menjadi perdana menteri, sementara Gantz telah menerima 54. Belum ada kelanjutan yang lebih jelas terhadap koalisi yang lebih besar.

Rivlin, yang secara resmi akan menerima hasil pada Rabu malam, sangat bergantung pada Gantz dan Netanyahu untuk menyusun koalisi persatuan. Hal ini telah didorong sejak dalam pertemuan bersama pada hari Senin (23/9).

Dikutip dari Arab News, Rivlin akan menjadi tuan rumah bagi keduanya untuk pertemuan lanjutan pada Rabu malam. Pengaturan rotasi mengambang, tetapi, pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi perdana menteri tetap merupakan batu sandungan utama.

Waktu penentuan menjadi sangat penting bagi Netanyahu. Hal tersebut mengingat dia sedang menghadapi kemungkinan tuduhan korupsi dalam beberapa pekan ke depan sambil menunggu sidang pada awal Oktober.

Seorang perdana menteri tidak harus mundur jika didakwa, hanya jika terpidana dengan semua kesempatan banding telah habis. Sementara menteri lain dapat dipaksa untuk mundur ketika telah didakwa.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA