REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Politikus Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) mendesak siapa pun yang memiliki informasi mengenai perbincangan Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memberitahunya, Jumat (27/9). Saat ini, penyelidikan pemakzulan terhadap Trump sedang dilakukan.
Dalam laporan itu, Trump tidak hanya melakukan penyalahgunaan jabatannya untuk meminta Ukraina dalam pemilihan presiden AS 2020, tetapi juga disebutkan Gedung Putih berusaha mengunci bukti mengenai hal itu.
Penyelidikan pemakzulan diumumkan oleh Ketua House of Representative Nancy Pelosi setelah beredarnya informasi yang mengatakan saat itu Trump meminta Zelensky menyelidiki kandidat calon presiden AS 2020 Joe Biden dan anaknya Hunter Biden. Hunter Biden diketahui bekerja di perusahaan gas Ukraina selama beberapa tahun. Sebelumnya, Trump mengatakan adanya kesalahan yang dilakukan rival politiknya tersebut meski tidak menawarkan bukti untuk mendukung klaim tersebut.
Adam Schiff sebagai kepala Komite Intelijen Kongres AS sekaligus politikus Demokrat meminta agar lebih banyak orang yang terbuka melaporkan informasi terkait masalah Trump. Ia berharap akan banyak saksi yang bekerja sama meski khawatir mereka berada dalam ancaman bahaya karenanya.
"Saya berharap para saksi ini memilih bekerja sama, menjadi sukarelawan. Tetapi, saya harus mengatakan saya sangat khawatir jika presiden selama persidangan mengancam para saksi ini, " kata Schiff kepada CNN.
Ketua House of Representative AS Nancy Pelosi resmi menggelar penyelidikan pemakzulan Presiden AS Donald Trump di Capitol Hill, Washington, Selasa (24/9).
Pernyataan Schiff datang setelah Trump mengatakan ingin mengetahui siapakah orang yang memberikan informasi kepada pelapor. Dalam sebuah pernyataan, Trump mengatakan orang yang memberi informasi kepada pelapor dipastikan dengan agen mata-mata.
“Kamu tahu apa yang dulu kita lakukan di masa lalu ketika kita pintar? Baik? Mata-mata dan tindakan pengkhianatan, kami dulu menanganinya sedikit berbeda dari yang kami lakukan sekarang,” kata Trump.
Tiga komisi dalam kongres AS mengatakan akan mengeluarkan panggilan pengadilan ke Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri jika pemerintah melewati tenggat waktu untuk mengirim berbagai dokumen terkait hubungannya dengan Ukraina. Pada 9 September, ketua tiga komite menetapkan batas waktu pada Kamis (26/9) untuk menyerahkan dokumen dan mengancam akan mengeluarkan panggilan pengadilan jika permintaan mereka tidak dipenuhi.
Schiff menetapkan tenggat waktu bagi Jaksa Agung AS William Barr untuk menyerahkan sejumlah materi, termasuk pendapat atau analisis hukum terkait pengaduan dari Departemen Kehakiman. Banyak politisi Demokrat dalam Kongres AS yang menyerukan pemakzulan. Meski demikian, peluang Trump untuk dicopot dari jabatannya terlihat tipis karena Partai Republik yang mengusungnya memegang kendali Senat, tempat di mana sidang pemakzulan diadakan.
Penyelidikan pemakzulan ini telah memberikan sorotan terbaru atas kepresidenan yang hanya dalam beberapa bulan saja setelah menjabat pada 20 Januari 2017. Saat itu, investigasi terhadap mantan penasihat khususnya, Robert Mueller yang mendapat tuduhan bekerja sama dengan Rusia dalam pemilu AS 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika