Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Pemakzulan Trump, Demokrat Keluarkan Panggilan Pengadilan

Sabtu 28 Sep 2019 09:10 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Ani Nursalikah

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy (kiri) bertemua dengan Presiden AS Donald Trump di Hotel InterContinental Barclay New York di sela Sidang Umum PBB di New York, AS, Rabu (25/9)

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy (kiri) bertemua dengan Presiden AS Donald Trump di Hotel InterContinental Barclay New York di sela Sidang Umum PBB di New York, AS, Rabu (25/9)

Foto: AP Photo/Evan Vucci
Demokrat Minta Menlu Pompeo menyerahkan dokumen

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Partai Demokrat mengambil langkah konkret pertama dalam penyelidikan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (27/9). Mereka mengeluarkan panggilan pengadilan menuntut dokumen dari Menteri Luar Negeri Mike Pompeo terkait kontak dengan pemerintah Ukraina.

Baca Juga

Demokrat juga meminta penjadwalan pernyataan hukum untuk pejabat Departemen Luar Negeri lainnya. Pekan lalu, Ketua House of Representative Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi menganggap penyelidikan pemakzulan Trump sebagai momen yang menyedihkan bagi negara. "Ini bukan alasan untuk bergembira," katanya di MSNBC.

Komite Urusan Luar Negeri mengeluarkan surat panggilan pengadilan kepada Barr pada Jumat (27/9) untuk dokumen yang berhubungan dengan kontak dengan pemerintah Ukraina. Panel Luar Negeri, komite intelijen, dan pengawasan juga menjadwalkan deposisi untuk lima pejabat Departemen Luar Negeri selama dua pekan ke depan, termasuk mantan duta besar AS untuk Ukraina Marie Yovanovitch, Duta Besar Kurt Volker, Perwakilan Khusus AS untuk Ukraina, dan Duta Besar AS untuk Uni Eropa Gordon Sondland.

Seorang pejabat senior administrasi di Gedung Putih mengonfirmasi detail penting dari pelapor anonim yang menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaannya. Trump menyatakan obrolan yang terjadi pantas dan laporan yang diajukan merupakan sebuah operasi partisan.

Gedung Putih mengakui, catatan panggilan telepon Trump yang sekarang menjadi pusat penyelidikan telah disegel dalam sistem yang sangat rahasia atas arahan pengacara Dewan Keamanan Nasional Trump. Percakapan itu memuat permintaan Trump kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk menyelidiki putra mantan wakil presiden dan calon kandidat presiden Joe Biden.

Pembisik ini menyatakan, Trump menggunakan kantornya untuk meminta campur tangan dari negara asing untuk membantu dirinya sendiri dalam pemilihan AS tahun depan. Dalam panggilan telepon, beberapa hari setelah memesan pembekuan untuk beberapa bantuan militer untuk Ukraina, Trump mendesak Zelensky menggali bahan yang berpotensi menjatuhkan Biden dan mengajukan sukarelawan bantuan pengacara pribadinya Rudy Giuliani dan Jaksa AS Jenderal William Barr.

Pelosi menolak menetapkan batas waktu penyelidikan kasus tersebut. Namun, dia berjanji untuk bertindak secepatnya. Komite intelijen dapat menarik anggota kembali ke Washington pekan depan.

"Saya akan mengatakan kepada Demokrat dan Republik: Kita harus menempatkan negara di atas partai," kata Pelosi, dikutip dari Aljazirah, Sabtu (28/9).

Pengacara Gedung Putih telah menyadari kekhawatiran tentang komentar Trump pada panggilan itu bahkan sebelum pelapor mengirim tuduhan kepada inspektur jenderal komunitas intelijen. Tuduhan-tuduhan itu, yang dibuat pada pertengahan Agustus, dirilis Kamis (27/9) di bawah tekanan berat dari Partai Demokrat.

Trump pun mengecam orang-orang yang mungkin telah berbicara dengan pembisik sebagai sosok yang dekat dengan mata-mata pada Kamis. Dia menyatakan mereka terlibat dalam pengkhianatan, tindakan yang dihukum mati. Kemudian pada hari Jumat, dia mengatakan pembisik tersebut terdengar tidak seperti pembisik sama sekali karena bukti tidak akurat.

"Saya prihatin dengan beberapa komentar presiden tentang pelapor," kata Pelosi.

Direktur Intelijen Nasional Joseph Maguire mengatakan kepada Komite Intelijen Nasional, pembisik melakukan hal yang benar. Dia memilih melakukan pengaduan langsung pada pemerintah ketimbang meleparkannya ke media terlebih dahulu.

"Orang ini jelas mengikuti jalan yang seharusnya dia ikuti. Tidak ada dasar untuk tidak menyebut orang ini pembisik penipu,"  kata Debra D'Agostino, seorang pengacara yang mewakili pelapor.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA