REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas pekan ini kembali menyatakan jika Israel mencaplok wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Yordan, termasuk Lembah Yordan dan Laut Mati, maka semua kesepakatan yang ditandatangani tidak lagi berlaku. Ketika berbicara pada Sidang Ke-74 Majelis Umum PBB, Presiden Abbas mendesak masyarakat internasional memikul tanggung jawab mereka guna mengakhiri kecongkakan dan agresi Israel.
"Satu pekan sebelum pemilihan umum baru-baru ini di Israel, Perdana Menteri Israel (Benjamin) Netanyahu dengan congkak mengumumkan kalau ia menang dalam pemilihan umum, ia akan mencaplok dan menerapkan kedaulatan Israel atas Lembah Yordan, Laut Mati di utara, dan permukiman pendudukan Israel kendati ada kenyataan semua daerah ini adalah wilayah Palestina yang diduduki," kata Abbas.
Dia menyatakan menolak seluruhnya dan sepenuhnya rencana tidak sah ini. "Tanggapan kami, jika Pemerintah Israel melanjutkan rencananya ini, semua kesepakatan yang ditandatangani dengan pemerintah pendudukan dan setiap kewajiban di dalamnya akan mati," katanya.
Ia mengatakan ia berharap bisa kembali dari Sidang Majelis Umum untuk mengumumkan berakhirnya pendudukan Israel, demikian Kantor Berita Palestina, WAFA. "Tapi, sayangnya, saya berdiri di hadapan Anda semua dengan memikul penderitaan dan rasa sakit yang telah dipikul sangat lama oleh rakyat saya, yang, meskipun semua menderita ketidakadilan, penindasan dan pendudukan, masih berpegang pada harapan mewujudkan kemerdekaan dan kebebasan mereka, serta negara lain di dunia," ujar Abbas.
Dia juga mengkritik Amerika Serikat karena memihak kaum pendudukan Israel sementara menolak hak rakyat Palestina. Dia menegaskan takkan menerima setiap penengahan Amerika lagi karena kebijakan biasnya. Ia menyerukan diselenggarakannya konferensi perdamaian internasional dan berkeras AS tidak lagi sebagai penengah tunggal dalam proses perdamaian Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
