Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Pejabat India Balas Pidato PM Pakistan di PBB Soal Kashmir

Ahad 29 Sep 2019 07:50 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nur Aini

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan saat berbicara di Asia Society saat mengunjungi Majelis Umum PBB di New York, Kamis (26/9).

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan saat berbicara di Asia Society saat mengunjungi Majelis Umum PBB di New York, Kamis (26/9).

Foto: AP Photo/Bebeto Matthews
Pejabat India menyinggung soal kemungkinan perang nuklir yang disebut PM Pakistan.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pejabat Kementerian Luar Negeri India, Vidisha Maitra membalas pidato Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di Majelis Umum PBB, New Yok, AS, Sabtu (28/9) waktu setempat. Maitra mengatakan pernyataan Khan soal peringatan kemungkinan perang nuklir dengan India tidak sesuai dengan sikap kenegarawanan.

Baca Juga

"Ancaman Perdana Menteri Khan untuk melepaskan kehancuran nuklir memenuhi syarat sebagai brinksmanship (sikap yang berbahaya), bukan statemanship," kata Maitra, sekretaris pertama Kemenlu India di PBB yang menggunakan hak India untuk menjawab, dikutip dari Anadolu Agency, Ahad (29/9).

Maitra menambahkan, pembenaran Khan atas terorisme adalah kurang ajar dan merupakan pembakar karena negaranya telah memonopoli seluruh rantai nilai industri terorisme. Dia mengklaim negaranya akan maju dengan pembangunan pengarusutamaan di Jammu dan Kashmir. Sebab, menurutnya hal itu telah berjalan baik dan benar-benar sedang berjalan.

Maitra juga menyalahkan Pakistan telah mengarusutamakan terorisme dan kebencian. Baginya, Pakistan hanya ingin berusaha memainkan kartu liar sebagai juara baru hak asasi manusia.

Menurut Maitra, kritik Pakistan terhadap pencabutan status khusus untuk Jammu dan Kashmir, merupakan reaksi yang mematikan. "Warga India tidak perlu orang lain untuk berbicara atas nama mereka," ujarnya.

Ketegangan antara dua tetangga nuklir Asia Selatan meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah pemerintah India membatalkan status khusus Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus. Khan yang berpidato di PBB menjelaskan situasi kemanusiaan terbaru di Kashmir, yang hampir ditutup total selama 56 hari, mendesak Majelis Umum pada Jumat lalu untuk mengambil langkah segera bagi orang-orang di Kashmir. Dia juga memperingatkan situasi itu dapat menyebabkan dua saingan ke tepi perang nuklir.

"Ketika sebuah negara bersenjata nuklir berjuang sampai akhir, ia akan memiliki konsekuensi jauh melampaui perbatasan. Itu akan memiliki konsekuensi bagi dunia," katanya memperingatkan.

Khan menyerukan PBB untuk bertindak untuk mencegah kemungkinan pertumpahan darah di lembah yang disengketakan. Khan juga menolak klaim New Delhi bahwa langkah baru itu akan membawa kemakmuran dan pembangunan ke Jammu dan Kashmir dan menggarisbawahi bahwa Kashmir akan lebih diradikalisasi. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA