REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pejabat Kementerian Luar Negeri India, Vidisha Maitra membalas pidato Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di Majelis Umum PBB, New Yok, AS, Sabtu (28/9) waktu setempat. Maitra mengatakan pernyataan Khan soal peringatan kemungkinan perang nuklir dengan India tidak sesuai dengan sikap kenegarawanan.
"Ancaman Perdana Menteri Khan untuk melepaskan kehancuran nuklir memenuhi syarat sebagai brinksmanship (sikap yang berbahaya), bukan statemanship," kata Maitra, sekretaris pertama Kemenlu India di PBB yang menggunakan hak India untuk menjawab, dikutip dari Anadolu Agency, Ahad (29/9).
Maitra menambahkan, pembenaran Khan atas terorisme adalah kurang ajar dan merupakan pembakar karena negaranya telah memonopoli seluruh rantai nilai industri terorisme. Dia mengklaim negaranya akan maju dengan pembangunan pengarusutamaan di Jammu dan Kashmir. Sebab, menurutnya hal itu telah berjalan baik dan benar-benar sedang berjalan.
Maitra juga menyalahkan Pakistan telah mengarusutamakan terorisme dan kebencian. Baginya, Pakistan hanya ingin berusaha memainkan kartu liar sebagai juara baru hak asasi manusia.
Menurut Maitra, kritik Pakistan terhadap pencabutan status khusus untuk Jammu dan Kashmir, merupakan reaksi yang mematikan. "Warga India tidak perlu orang lain untuk berbicara atas nama mereka," ujarnya.
Ketegangan antara dua tetangga nuklir Asia Selatan meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah pemerintah India membatalkan status khusus Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus. Khan yang berpidato di PBB menjelaskan situasi kemanusiaan terbaru di Kashmir, yang hampir ditutup total selama 56 hari, mendesak Majelis Umum pada Jumat lalu untuk mengambil langkah segera bagi orang-orang di Kashmir. Dia juga memperingatkan situasi itu dapat menyebabkan dua saingan ke tepi perang nuklir.
"Ketika sebuah negara bersenjata nuklir berjuang sampai akhir, ia akan memiliki konsekuensi jauh melampaui perbatasan. Itu akan memiliki konsekuensi bagi dunia," katanya memperingatkan.
Khan menyerukan PBB untuk bertindak untuk mencegah kemungkinan pertumpahan darah di lembah yang disengketakan. Khan juga menolak klaim New Delhi bahwa langkah baru itu akan membawa kemakmuran dan pembangunan ke Jammu dan Kashmir dan menggarisbawahi bahwa Kashmir akan lebih diradikalisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
