REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar (Dubes) Pakistan untuk Indonesia Abdul Salik Khan menegaskan isu di wilayah Jammu dan Kashmir bukan persoalan bilateral antara Pakistan dengan India.

“Ini bukanlah urusan bilateral. Ada institusi pada tingkatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang turun tangan di Kashmir,” kata Salik Khan dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Kamis (3/10).

Hal itu disampaikan Dubes Salik Khan berdasarkan pertemuan tertutup yang digelar oleh DK PBB pada 16 Agustus lalu untuk membahas isu Kashmir setelah Pemerintah Pakistan melakukan pendekatan. Selain itu, dalam Sidang Majelis Umum PBB ke 74 di New York pada Jumat (27/9), Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan juga mengangkat isu Kashmir di hadapan pada pemimpin negara.

Salik Khan mengklaim usai India secara sepihak mencabut status otonomi khusus atas Kashmir pada 5 Agustus, kondisi di wilayah itu menjadi tidak kondusif. Masyarakat terkurung di rumah sendiri, juga secara telekomunikasi serta mengalami represi.

Menurut ia, saat ini ada sekitar 600 ribu tentara India yang bersiaga di kawasan yang dihuni oleh delapan juta masyarakat Muslim Kashmir. “Hari ini adalah hari ke 58 orang-orang Jammu dan Kashmir berada di bawah peraturan jam malam,” kata Salik Khan.

Atas kondisi tersebut, Pakistan mengaku ingin menyelesaikan konflik yang terjadi sebagaimana PM Imran Khan menyebut negaranya mendukung perjuangan orang-orang Kashmir dan hak untuk mempertahankan kebulatan tekad mereka. “Kami mendukung mereka secara moral, diplomatis, serta politis,” ujar Salik Khan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika