REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Jaksa penuntut senior Ukraina yang baru mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bukti kesalahan apapun dari putra mantan Wakil Presiden AS Joe Biden. Dia mengaku tidak dihubungi oleh pengacara asing mana pun soal kasus tersebut.
Presiden AS Donald Trump melalui percakapan telepon pada 25 Juli diketahui meminta Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, menyelidiki Biden dan putranya, Hunter, yang menerima penghasilan dari sebuah perusahaan migas Ukraina. Percakapan itu memicu penyelidikan pemakzulan terkait kemungkinan Trump mencari keuntungan politik pribadi dengan mendesak penyelidikan asing terhadap salah satu pesaing politik utamanya.
"Saya tidak memiliki informasi seperti itu," kata Jaksa Agung Ruslan Ryaboshapka, ketika ditanya apakah ia mempunyai bukti kesalahan Hunter Biden pada Jumat.
Ditanya apakah pengacara pribadi Trump, Rudolph Giuliani, menghubunginya, Ryaboshapka menyebutkan kepada awak media saat jumpa pers bahwa tak ada satu pun orang asing yang menghubungi kantornya.
Berdasarkan catatan percakapan antara Trump dan Zelenskiy terungkap bahwa Trump menekan Zelenskiy untuk berkoordinasi dengan Jaksa Agung AS dan pengacara pribadinya menyelidiki Biden. Rincian percakapan 25 Juli itu memicu reaksi keras Partai Demokrat.
Mereka menuduh Trump mengajak Ukraina untuk membantunya mencoreng nama Biden, mantan wakil presiden AS sekaligus calon kandidat partai Demokrat yang bersaing dengan Trump dalam pemilihan presiden 2020. Sambungan telepon itu dilakukan setelah Trump memerintahkan pembekuan bantuan senilai 400 juta dolar AS ke Ukraina. Bantuan yang akhirnya diberikan setelah Trump menelepon Zelenskiy.
"Apa yang ada dalam catatan mencerminkan pemerasan seperti mafia terhadap pemimpin asing," kata ketua Komite Intelijen House of Representative Adam Schiff yang berasal dari Partai Demokrat, Kamis (26/9).
Sebelum dirilis ke publik, percakapan itu memicu Ketua House Nancy Pelosi meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Trump. Partai Republik mengatakan catatan tersebut menunjukkan Partai Demokrat telah mengambil langkah yang salah untuk melakukan pemakzulan.
"Tidak ada quid pro quo dan tidak ada yang dapat membenarkan keributan yang disebabkan Partai Demokrat di House," kata petinggi Partai Republik di Komite Kehakiman House Doug Collins.
Ikuti Whatsapp Channel Republika