REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD – Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Irak Jeanine Hennis mengecam aksi kekerasan terhadap para demonstran di Irak. Aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir di Irak dilaporkan telah menewaskan setidaknya 100 orang dan menyebabkan ribuan lainnya luka-luka.
Hennis menyesalkan aksi demonstrasi di Irak harus diwarnai banyaknya jatuhnya korban jiwa dan luka. “Lima hari dilaporkan kematian dan cedera. Ini harus dihentikan,” kata dia melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu (5/10), dikutip laman Aljazirah.
Dia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan melakukan refleksi. “Mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan harus dimintai pertanggung jawaban,” ujar Hennis.
Aksi demonstrasi di Irak telah berlangsung sejak 1 Oktober lalu. Masyarakat turun ke jalan untuk memprotes permasalahan yang mereka hadapi, seperti meningkatnya pengangguran, akses terhadap layanan dasar, termasuk air dan listrik, yang terbatas serta praktik korupsi di tubuh pemerintahan yang merajalela. Mereka mendesak Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mundur dari jabatannya.
"Kami menginginkan pekerjaan dan layanan publik yang lebih baik. Kami telah menuntut mereka selama bertahun-tahun dan pemerintah tidak pernah menanggapi," ujar Abdallah Wahid, seorang demonstran berusia 27 tahun.
Irak diketahui tengah berjuang untuk memulihkan perekomiannya setelah terlibat pertempuran selama tiga tahun melawan ISIS antara 2014 hingga 2017. Infrastruktur di negara itu porak-poranda akibat peperangan.
Banyak warga Irak menilai pemerintah telah gagal membangun kembali negara tersebut. Selain infrastruktur, peperangan melawan ISIS juga menyebabkan jutaan warga Irak mengungsi.
Pada Oktober tahun lalu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengatakan, hampir 4 juta warga Irak telah kembali ke rumah dan permukimannya masing-masing. “Ketika ISIS menyebar di Irak pada 2014 dan akhirnya merebut sekitar sepertiga dari negara tersebut, hal itu memaksa 6 juta warga Irak melarikan diri demi keselamatan. Untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun, jumlah warga Irak yang terlantar telah turun di bawah 2 juta. Hampir 4 juta telah kembali ke rumahnya,” kata IOM.
IOM mengungkapkan, masih terdapat sekitar 1,9 juta warga Irak yang terlantar dan belum kembali ke rumahnya. “Mereka mengeluhkan kurangnya sarana dan kesempatan kerja, serta ketidakamanan, kerusakan rumah dan infrastruktur,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika