REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Utara (Korut) meragukan Pemerintah Amerika Serikat bakal membawa rencana alternatif untuk perundingan nuklir kedua negara dalam dua pekan mendatang. Hal ini setelah kedua negara gagal mencapai kesepakatan dalam pembicaraan nuklir di Stockholm, Swedia, Sabtu (5/10).
Pemerintah AS dan Korut melakukan pembicaraan tingkat kerja di Swedia. Namun, pembicaraan tersebut gagal menemui kesepakatan pada akhir pekan lalu.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan telah menerima undangan Swedia kembali untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Pyongyang dalam dua minggu ke depan. Namun, Korut mengatakan bola sekarang ada di tangan Washington.
Korut juga memperingatkan bahwa saat ini hanya tersisa beberapa bulan hingga akhir tahun bagi AS untuk mengubah haluan kebijakannya. "Kami tidak memiliki niat untuk mengadakan negosiasi yang memuakkan seperti ... terjadi kali ini (di Swedia), sebelum AS mengambil langkah substansial untuk melakukan penarikan penuh kebijakan permusuhan terhadap DPRK," kata kantor berita Korut, KCNA, dilansir dari Reuters, Senin (7/10) dini hari WIB.
Para ahli berpendapat, belum jelas apakah Korut akan kembali ke perundingan. Namun, ahli berpendapat, Pyongyang dapat menggunakan strateginya bernegosiasi untuk mendapatkan konsesi sebagai manfaat tambahan dari berpartisipasi dalam negosiasi soal nuklir.
"Korea Utara ingin melakukan dua hal, menurut saya. Pertama, mengulur waktu untuk terus memperluas dan meningkatkan kekuatan rudal nuklirnya. Kedua, menegosiasikan persyaratan yang dengannya itu diterima sebagai kekuatan senjata nuklir," kata seorang pakar urusan nuklir di Massachusetts Institute of Technology, Vipin Narang.
Jika itu masalahnya, menurut dia, strategi terbaik mereka adalah menggantungkan harapan pada kesepakatan fiktif di masa depan. "Tetapi menunda negosiasi terakhir apalagi membuat atau mengimplementasikan kesepakatan seperti yang ditawarkan sebelumnya," kata Narang.
Korea Utara, yang masih dalam sanksi perdagangan menyusul program senjatanya, baru-baru ini melakukan uji coba rudal balistik baru yang dirancang untuk peluncuran kapal selam. Langkah Korut ini dianggap suatu tindakan provokatif yang mendorong agar Pemerintah AS bergerak cepat untuk menegosiasikan persenjataan nuklir Korut.
Pemerintah Korut menegaskan kembali batas waktu hingga akhir tahun bagi AS untuk menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam perundingan. Batas waktu tersebut ditetapkan oleh Pemimpin Korut Kim Jong-un.
Sebelumnya, utusan nuklir Korut Kim Myong-gil mengatakan negosiasi denuklirisasi dengan AS belum memenuhi harapan dan akhirnya terhenti kembali. Namun, Pemerintah Amerika Serikat (AS) membantah kabar pembicaraan denuklirisasi dengan Korea Utara (Korut) yang diselenggarakan di Swedia berakhir dengan kegagalan.
Washington mengklaim diskusi konstruktif telah terjalin. “Komentar awal dari delegasi Korut tidak mencerminkan konten atau semangat diskusi selama 8,5 jam hari ini. AS membawa ide-ide kreatif dan berdiskusi dengan rekan-rekan Korut-nya,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu (5/10), dikutip laman BBC.
Perundingan denuklirisasi antara AS dan Korut yang berlangsung di Hanoi, Vietnam, pada Februari lalu diketahui berakhir tanpa kesepakatan. Hal itu karena kedua belah pihak mempertahankan posisinya tentang penerapan sanksi.
Korut, yang telah menutup beberapa situs uji coba rudal dan nuklirnya, meminta AS mencabut sebagian sanksi ekonominya. Namun, AS tetap berkukuh tak akan mencabut sanksi apa pun kecuali Korut telah melakukan denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika