REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) memasukkan 28 perusahaan dan lembaga China dalam daftar hitam perdagangan. Alasannya, karena perlakuan China terhadap Muslim Uighur dan minoritas etnis Muslim lainnya.
Mereka yang termasuk dalam Daftar Entitas tersebut termasuk Biro Keamanan Publik Pemerintah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dan 19 agen pemerintah serta delapan perusahaan komersial. Pengumuman ini resmi disampaikan pada Senin (7/10).
Perusahaan-perusahan China yang masuk daftar tersebut seperti Hikvision, Zhejiang Dahua Technology, IFLYTEK Co, Xiamen Meiya Pico Information Co, dan Yixin Science and Technology Co. Sedangkan lembaga pemerintahan daerah yang masuk ke dalam daftar, seperti Sekolah Tinggi Kepolisian Xinjiang.
"Entitas tersebut telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye penindasan China, penahanan sewenang-wenang secara massal, dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Uighur, Kazakh, dan anggota lain dari kelompok minoritas Muslim," ujar penyataan Departemen Perdagangan, dikutip dari The Guardian.
Pejabat AS mengatakan pengumuman itu tidak terkait dengan dimulainya kembali pembicaraan perdagangan pekan ini dengan China. Perusahan dan lembaga ditambahkan ke Daftar Entitas tidak diperbolehkan membeli suku cadang dan komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah AS.
Pendiri perusahaan riset video pengawasan IPVM John Honovich mengatakan, Hikvision dan Dahua sama-sama menggunakan Intel Corp, Nvidia Corp, Ambarella Inc, Western Digital, dan Seagate Technology sebagai pemasok. Dengan keputusan daftar hitam ini, dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan China akan sangat efektif. Saham di Ambarella turun 12 persen dalam perdagangan setelah kabar tentang penambahan Daftar Entitas diumumkan.
Departemen Perdagangan sebelumnya menambahkan Huawei Technologies Co dan lebih dari 100 perusahan yang afiliasi ke Daftar Entitas. Keputusan ini membuat banyak perusahan dan pedagang kesulitan karena mendapatkan pasokan dari perusahan teknologi itu.
Huawei berulang kali membantah perusahan dikendalikan oleh pemerintah China, militer atau dinas intelijen. Mereka telah mengajukan gugatan terhadap pembatasan pemerintah AS.
Pada April, kelompok anggota parlemen AS mendesak langkah melawan perusahaan-perusahaan China yang disebutnya terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Mereka secara khusus mengutip Hikvision dan Dahua merupakan perusahan yang perlu masuk daftar hitam.
China menghadapi kecaman yang terus meningkat dari negara-negara Barat dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Negara tersebut mendirikan fasilitas pusat penahanan massal yang menampung lebih dari satu juta etnis Uighur dan Muslim lainnya.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pekan lalu di Vatikan ketika negara benar-benar memerintah, negara itu menuntut warganya menyembah pemerintah, bukan Tuhan. "Itulah sebabnya China telah menempatkan lebih dari satu juta Muslim Uighur di kamp-kamp interniran dan itulah sebabnya ia memenjarakan para pendeta Kristen di penjara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika