REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Pemerintah Irak mengeluarkan paket kedua pembaruan sosial sebagai upaya memenuhi tuntutan demonstrasi anti-pemerintah yang berdemonstrasi di seluruh negeri itu selama delapan hari. Bentrokan dalam demonstrasi tersebut menyebabkan 110 orang tewas dan 6.000 orang cedera.

Pemrotes yang menuntut pembubaran pemerintah dan kelas politik yang mereka pandang sebagai korup telah bentrok dengan pasukan keamanan Irak, terutama di Ibu Kota Irak, Baghdad, dan di Irak Selatan. Rencana 13-poin yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi pada Selasa fokus pada subsidi dan perumahan buat orang miskin, serta gagasan pendidikan dan pelatihan untuk pemuda pengangguran.

Setelah pertemuan kabinet, perdana menteri tersebut mengunggah paket pembaruannya di media sosial, walaupun kebanyakan orang Irak telah terputus dari internet dan media sosial selama beberapa hari.

Protes berlanjut pada Senin malam (7/10) di kabupaten Kota Sadr di Baghdad, dan seorang petugas keamanan tewas. Hal itu terjadi saat sebagian besar wilayah Irak lebih tenang dibandingkan kondisinya selama satu pekan, sementara politisi mencari jalan untuk mengakhiri aksi perlawanan.

Pasukan keamanan Irak mulai menangkap pemrotes setelah malam turun pada Selasa (8/10) di beberapa bagian timur dan barat-laut Baghdad, kata beberapa sumber polisi kepada Reuters. Polisi menyiarkan gambar pemrotes belum lama ini untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka. Komisi tinggi setengah resmi Irak urusan hak asasi manusia mengatakan sebanyak 500 orang telah dibebaskan dari 800 orang yang ditahan pekan lalu.

Militer Irak pada Selasa mengatakan seorang anggota pasukan Kementerian Dalam Negeri tewas dan empat lagi cedera. Hal itu terjadi saat mereka diserang oleh beberapa penyerang yang tak dikenal di Kota Sadr, tempat 15 orang tewas dalam kerusuhan pada malam sebelumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika