REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina menyatakan negaranya tak berminat untuk mencampuri urusan dalam negeri Amerika Serikat (AS). Tanggapan ini menjawab pertanyaan terkait permintaan Presiden AS Donald Trump agar Cina menyelidiki sisi buruk dari pesaing politiknya, Joe Biden, dan putranya.
"Cina selalu mengedepankan sikap tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain," kata juru bicara Kemenlu Cina, Geng Shuang, dalam pertemuan rutin dengan media, Selasa (8/10).
"Kami tak berniat mengintervensi AS. Sikap kami konsisten dan jelas dalam hal ini," kata Geng.
Trump menghadapi proses penyelidikan impeachment atau pemakzulan di Kongres AS karena ia meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki Biden. Trump diduga memanfaatkan bantuan militer AS untuk Ukraina sebagai alat untuk mendesak Zelensky. Biden diyakini sebagai pesaing Trump yang potensial dalam pemilihan presiden AS tahun 2020.
Pekan lalu Trump juga mengisyaratkan untuk meminta Cina mulai menginvestigasi Biden dan putranya yang memiliki kepentingan bisnis di Cina. Trump mengatakan bahwa Biden dan putranya korupsi. Namun, ia tak memberikan bukti yang mendukung tudingannya itu.
Sementara itu, anggota House of Representative dari Partai Demokrat melayangkan panggilan kepada Pentagon dan divisi anggaran di Gedung Putih pada Senin (7/10). House mencari dokumen terkait keputusan Trump menahan bantuan militer untuk Ukraina.
"Komisi kami menyelidiki sejauh mana Presiden Trump membahayakan keamanan nasional dengan menekan Ukraina untuk mencampuri pemilihan presiden 2020 dan dengan menahan bantuan militer yang ditetapkan kongres sebagai bantuan kepada Ukraina untuk menangkis agresi Rusia serta upaya-upaya untuk menutupi semua itu," demikian petikan pernyataan dari tiga anggota House yang memimpin penyelidikan pemakzulan Trump.
Catatan pajak
Dalam penyelidikan berbeda, hakim memutuskan jaksa New York dapat melihat data catatan pajak Trump. Dengan begitu, jaksa dapat menggelar berbagai penyelidikan terhadap Trump, termasuk pembayaran uang tutup mulut ke mantan bintang film porno Stormy Daniels.
Hakim distrik New York Victor Marrero dengan tegas menolak upaya Trump untuk terus merahasiakan catatan keuangannya. Dalam catatan persidangan, Marrero menulis klaim imunitas presiden dari semua proses pidana itu luar biasa dan jangkauan kekuasaan eksekutif yang diklaim pengacara presiden bertentangan dengan konstitusi.
Permohonan ini diajukan kantor jaksa Distrik Manhattan Cyrus R Vance Jr, yang meminta kantor akuntan Trump untuk menyerahkan data pajak dan bisnis sang presiden dari tahun 2011. Vance menyelidiki uang tutup mulut ke Stormy Daniels dan Karen McDougal yang diduga memiliki hubungan dengan Trump.
"Demokrat kiri radikal telah gagal di semua lini. Sekarang mereka menekan Pemerintah Kota New York dan jaksa dari Demokrat untuk mengejar Presiden Trump. Hal seperti ini tidak pernah terjadi terhadap presiden sebelumnya," cicit Trump di Twitter, Selasa (8/10).
Pengacara Trump mengatakan, penyelidikan Vance bermotif politik. Menurut mereka, permintaan data pengembalian pajak ini harus dihentikan karena selama Trump menjadi presiden ia kebal terhadap penyelidikan pidana. Namun, hakim Marrero mengatakan, klaim itu terlalu luas. n lintar satria/reuters/ap ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika