Bisnis ekspor senjata Jerman tahun 2019 yang mendapat izin hingga akhir bulan Oktober telah mencapai nilai 6,35 miliar euro, kata Kementerian Ekonomi dalam pernyataannya. Hingga akhir tahun ini, nilai ekspor senjata kemungkinan besar mencatat rekor tertinggi.
Angka tersebut dimuat dalam tanggapan Kementerian Ekonomi yang dikirim kepada Partai Hijau. Bisnis ekspor senjata mencatat peningkatan 75 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rekor tertinggi ekspor senjata hingga saat ini tercatat senilai 7,86 miliar euro yang dicapai tahun 2015.
Izin penjualan senjata selama ini dikeluarkan oleh Dewan Keamanan yang dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel. Anggota komisi ini antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Volume izin penjualan senjata memang bukan memuat nilai pengiriman senjata, melainkan bisnis senjata yang sudah disetujui pemerintah. Volume bisnis senjata yang disetujui ini dianggap sebagai indikator kebijakan pemerintah Jerman soal penjualan senjata.
Isu yang kontroversial
Kebanyakan penjualan senjata yang diijinkan ditujukan kepada mitra-mitra Jerman yang termasuk anggota Uni Eropa dan anggota NATO. Salah satu bisnis terbesar senilai 1,77 miliar euro ditujukan ke Hongaria, yang anggota Uni Eropa maupun NATO. Hongaria tahun ini memang mencoba menggandakan anggaran militernya.
Yang terutama dikritik adalah izin penjualan senjata ke Mesir senilai 802 juta euro dan ke Uni Emirat Arab senilai 206 juta euro. Karena kedua negara terlibat dalam perang di Yaman.
Pemerintah Jerman sebenarnya memutuskan untuk meredam ekspor senjata ke kawasan konflik atau ke negara yang terlibat dalam konflik militer. Namun memang dalam "situasi kekecualian" ekspor senjata bisa diizinkan.
Ekspor senjata dari Jerman ke Arab Saudi juga sempat dibekukan setelah kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, namun kemudian dilanjutkan lagi. Secara umum Jerman melakukan ekspor senjata ke negara-negara NATO, ke AS, Inggris dan Norwegia, dan ke Australia dan Korea Selatan, yang diperlakukan Jerman seperti anggota aliansi militer.
Profit untuk perdamaian?
Meningkatnya izin bisnis senjata terutama dikritik oleh partai-partai oposisi di parlemen Jerman, terutama Partai Hijau dan Kiri.
Politisi Partai Hijau Omid Nouripour, yang pernah berkoalisi dengan Partai Sosialdemokrat SPD mengatakan "sangat pahit bahwa SPD hari ini menganggap profit bagi industri senjata lebih penting daripada perdamaian."
Sedangkan wakil ketua fraksi Partai Kiri, Sevim Dagdelen, menyebut kebijakan koalisi pemerintahan Uni Kristen-SPD sebagai "lelucon".
Seorang juru bicara Kementerian Ekonomi menerangkan, bagaimanapun persetujuan ekspor senjata bukanlah "ukuran yang tepat" mengenai kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Karena ijin ekspor juga mencakup peralatan seperti kaca pengaman untuk gedung kedutaan dan kendaraan untuk misi PBB.
hp/vlz (dpa, kna)
Ikuti Whatsapp Channel Republika