REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan, perlakuan China terhadap Muslim, termasuk etnis Uighur adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Dia menegaskan, AS akan terus mengangkat masalah tersebut.

"Ini bukan hanya soal pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar, namun kami tidak berpikir tindakan itu demi kepentingan terbaik dunia atau China," ujar Pompeo seperti dikutip Aljazirah, Kamis (10/10).

Ketika ditanya apakah Presiden China Xi Jinping bertanggung jawab atas situasi tersebut atau tidak, Pompeo menilai Xi Jinping memimpin negara seperti pemimpin peleton tank. "Sebuah bisnis kecil atau sebuah negara bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi atas nama Anda," katanya.

AS pekan ini menekan Beijing karena perlakuannya terhadap minoritas Muslim di China. Pemerintah AS mengumumkan pembatasan visa pada pejabat pemerintah China dan pejabat Partai Komunis yang diyakini bertanggung jawab atas penahanan atau penyalahgunaan minoritas Muslim di provinsi Xinjiang. AS juga memperluas daftar hitam perdagangan untuk memasukkan beberapa perusahaan China.

Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan Besar China di Washington mengecam tindakan pembatasan visa. Pihaknya mengatakan, tuduhan AS tentang pelanggaran hak asasi manusia adalah dalih yang dibuat-buat untuk mencampuri urusan China.

Pada Rabu (9/10), Beijing meminta Washington untuk menarik langkah tersebut. "AS mengabaikan fakta-fakta, memfitnah dan menodai China terkait masalah Xinjiang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang pada konferensi pers. Menurutnya, tindakan AS berdasarkan niat jahat.

"Kami akan terus berbicara tentang pelanggaran HAM ini," kata Pompeo. "Seperti yang dikatakan Presiden dalam konteks lain di Hong Kong, kami ingin memastikan bahwa masalah ini ditangani dengan cara yang manusiawi," ujar Pompeo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika