REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan perlakuan China terhadap Muslim Uighur merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat berat. AS berjanji akan terus mengangkat masalah ini.
"Ini bukan hanya pelanggaran HAM yang sangat besar, tapi kami tidak berpikir itu demi kepentingan terbaik dunia atau China untuk terlibat dalam perilaku semacam ini," ujar Pompeo dalam sebuah wawancara dengan dengan stasiun televisi PBS, Rabu (9/10).
Dia pun sempat ditanya apakah Presiden China Xi Jinping bertanggung jawab atas perlakuan terhadap Muslim Uighur. "Xi Jinping memimpin negara seperti pemimpin peleton tank, bisnis kecil, atau sebuah negara bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi atas nama Anda," ucapnya.
Pompeo menegaskan AS akan terus mengangkat masalah Muslim Uighur. "Kami akan terus berbicara tentang pelanggaran HAM ini. Seperti yang dikatakan presiden dalam konteks lain di Hong Kong, kami ingin memastikan masalah ini ditangani dengan cara yang manusiawi," kata dia.
Pekan ini, AS mencantumkan sejumlah perusahaan China, termasuk beberapa perusahaan rintisan (start up) ke dalam daftar hitam. Hal itu merupakan sanksi yang dijatuhkan Washington pada Beijing karena perlakuannya terhadap Muslim Uighur.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington.
Washington pun mengumumkan pembatasan visa pada pejabat pemerintah dan Partai Komunis China (PKC) yang diyakini bertanggung jawab atas penahanan atau kekerasan terhadap minoritas Muslim di Provinsi Xinjiang. Kedutaan Besar China di Washington mengecam langkah pembatasan visa tersebut. Mereka mengatakan tudingan AS tentang pelanggaran HAM adalah dalih yang dibuat-buat karena mencampuri urusan dalam negeri China.
Pemerintah China menghadapi tekanan internasional karena dituding menahan lebih dari satu juta Muslim Uighur di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang. Tak hanya menahan, China disebut melakukan indoktrinasi terhadap mereka agar mengultuskan Presiden China Xi Jinping dan Partai Komunis China.
Pemerintah China telah membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, apa yang dibangun di Xinjiang adalah pusat reedukasi dan pelatihan vokasi. China mengklaim kehadiran pusat tersebut penting untuk menghapus kemiskinan di Xinjiang. China pun mengklaim para peserta telah menandatangani perjanjian untuk menerima pelatihan vokasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika