REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Pemimpin dunia, PBB, dan Uni Eropa mengecam Turki yang melancarkan operasi militer terhadap posisi Kurdi di timur laut Suriah. Ankara mengatakan pihaknya menargetkan ISIS dan pasukan pimpinan Kurdi yang memegang wilayah di wilayah perbatasan. Turki juga mengakui ingin menciptakan "zona aman" di mana para pengungsi Suriah dapat pindah tempat tinggal.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, setiap operasi militer harus sepenuhnya menghormati Piagam PBB dan hukum humaniter internasional. "Warga sipil dan infrastruktur sipil harus dilindungi. Sekretaris jenderal percaya bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik Suriah," ujar Juru Bicara Guterres, Farhan Haq dilansir Aljazirah, Kamis (10/10).
Presiden Dewan Keamanan PBB dan duta besar Afrika Selatan Jerry Matthews Matjila, juga mengimbau Turki untuk melindungi warga sipil dan melakukan penahanan maksimum.
Ketua Uni Eropa Jean-Claude Juncker juga menuntut Turki untuk menghentikan operasi militernya. Jean-Claude mengatakan kepada Ankara wilayah tersebut tidak akan bisa menebus apa yang disebut "zona aman" yang mungkin dibuat.
Pejabat tinggi kebijakan luar negeri UE, Federica Mogherini memperingatkan bahwa tindakan sepihak Turki mengancam tindakan bersama oleh Barat dan Turki sendiri serta negara-negara lain untuk mengalahkan ISIS.
"Tindakan militer Turki mempertaruhkan ketidakstabilan yang berlarut-larut di timur laut Suriah, yang menyediakan lahan subur bagi kebangkitan ISIS," katanya.
"Menjaga agar para pejuang ISIS yang ditangkap di Suriah tetap aman adalah keharusan untuk mencegah mereka bergabung dengan barisan kelompok-kelompok teroris," ujarnya.
Sementara itu, Kepala NATO Jens Stoltenberg mendesak Turki untuk menunjukkan penahanannya, meski mengakui bahwa Ankara memiliki masalah keamanan yang sah. Stoltenberg mengatakan, sangat penting untuk menghindari tindakan yang selanjutnya dapat membuat kestabilan di kawasan tersebut, meningkatkan ketegangan, dan menyebabkan lebih banyak penderitaan manusia.
"Saya mengandalkan Turki untuk bertindak dengan penahanannya dan untuk memastikan bahwa tindakan apa pun yang mungkin dilakukan di Suriah utara adalah proporsional dan terukur," katanya di Roma.
Wakil Sekretaris Jenderal Liga Arab Hossam Zaki mengatakan bahwa para menteri luar negeri dari seluruh wilayah akan bertemu di Kairo pada Sabtu untuk membahas operasi militer Turki. Kepala organisasi pan-Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan bahwa serangan Turki adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan mengancam integritas Suriah.
Menurutnya, serangan Turki juga mengancam untuk mengobarkan konflik berkelanjutan di Suriah timur dan utara. "Ini dapat memungkinkan kebangkitan ISIS," kata dia.
Kementerian Luar Negeri Mesir mengutuk serangan Turki sebagai serangan nyata yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara Arab yang bersaudara. Pihaknya menyerukan pertemuan darurat Liga Negara-negara Arab.
Sementara, Arab Saudi mengatakan serangan itu akan merusak keamanan kawasan dan alam menimbulkan pertempuran melawan ISIS. "Agresi tentara Turki akan memiliki dampak negatif pada keamanan dan stabilitas kawasan", kata kementerian luar negeri Saudi melalui Twitter resmi. "Itu juga akan merusak upaya internasional untuk memerangi kelompok teroris ISIS," kata pernyataan Kemenlu Saudi.
Suriah, Bahrain, Uni Emirate Arab, dan Kuwait juga mengutuk serangan Turki dengan mengatakan bahwa serangan tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap stabilitas dan perdamaian di kawasan itu.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan serangan udara Turki adalah ide buruk yang sangat tidak didukung oleh AS. Trump menyerukan agar Ankara untuk melindungi minoritas agama. "AS tidak mendukung serangan ini dan telah menjelaskan kepada Turki bahwa operasi ini adalah ide yang buruk," kata Trump dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
