REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan mengerahkan pasukan militer lebih banyak ke Arab Saudi pada Jumat (11/10). Penambahan personel tentara tersebut dilakukan sebagai antisipasi, setelah adanya serangan pada fasilitas minyak Saudi pada 14 September lalu yang diduga dilakukan oleh Iran.
Penempatan pasukan militer AS dalam jumlah besar di Arab Saudi adalah yang pertama kali dilakukan. Menurut laporan skuadron tempur, sayap ekspedisi udara dan personel pertahanan udara, termasuk diantara yang dikerahkan oleh negara adidaya itu.
Secara total, ada 3.000 personel tentara yang dikerahkan di Arab Saudi. Mereka akan bekerjasama dengan 200 pasukan di negara Timur Tengah itu, menyusul ketegangan yang semakin terjadi di kawasan.
Ketegangan AS dan Iran juga telah meningkat secara signifikan sejak Mei 2018. Saat itu, AS memutuskan untuk keluar dari Perjanjian Nuklir 2015, yang disepakati dengan enam negara dalam Dewan Keamanan PBB.
Situasi kian memburuk dengan langkah AS yang memberikan sejumlah sanksi untuk menekan Iran, mulai dari larangan ekspor minyak, hingga sejumlah sanksi ekonomi yang dikenakan kepada individu dan para pelaku bisnis. Pada saat itulah, ada serangkaian serangan yang terjadi di Timur Tengah, termasuk yang terjadi di fasilitas pemrosesan minyak mentah terbesar di dunia milik Arab Saudi yang dituduh oleh Washington dilakukan oleh Iran.
Dalam upaya melindungi Arab Saudi dengan lebih baik, AS melalui Pentagon akan mengirim dua tambahan Patriot dan satu sistem Terminal High Altitude Area Defense system (THAAD). Menurut Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, penyebaran pasukan dan alat-alat perang lainnya dirancang untuk menghalangi ancaman Iran.
"Kami pikir penting untuk terus mengerahkan pasukan untuk mencegah dan mempertahankan, serta mengirim pesan ke Iran bahwa jangan menyerang negara berdaulat lain, jangan mengancam kepentingan Amerika, pasukan Amerika, atau kami akan merespons," kata Esper.
Dalam sebuah wawancara, Trump mengatakan AS tak akan menanggung biaya penempatan pasukan di Arab Saudi. Bahkan, ia mengakui bahwa negara kerajaan itu telah setuju untuk membayarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
