Sabtu 12 Oct 2019 14:08 WIB

Belanda akan Bekukan Ekspor Senjata ke Turki

Amsterdam juga meminta negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk menahan diri

Rep: Puti Almas/ Red: Gita Amanda
Warga di Provinsi Akcakale Sanliurfa, tenggara Turki yang berbatasan dengan Suriah menyaksikan asap membumbung di wilayah Suriah yang dibombardir pasukan Turki, Kamis (10/10). Turki melakukan operasi militer di perbatasan dengan Suriah.
Foto: AP Photo/Emrah Gurel
Warga di Provinsi Akcakale Sanliurfa, tenggara Turki yang berbatasan dengan Suriah menyaksikan asap membumbung di wilayah Suriah yang dibombardir pasukan Turki, Kamis (10/10). Turki melakukan operasi militer di perbatasan dengan Suriah.

REPUBLIKA.CO.ID, AMSTERDAM -- Pemerintah Belanda memutuskan untuk membekukan ekspor senjata dan seluruh peralatan militer lainnya ke Turki pada Jumat (11/10). Langkah ini dilakukan atas situasi yang terjadi di Suriah, di mana serangan terhadap pasukan Kurdi di negara itu terjadi sejak Rabu (9/10) lalu.

Pasukan Kurdi di Suriah selama ini menjadi sekutu negara-negara Barat dalam perang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Namun, Turki meluncurkan serangan udara yang menargetkan mereka di wilayah utara Suriah, membuat ribuan warga di wilayah negara yang dilanda konflik sejak 2011 itu harus melarikan diri.

Baca Juga

Dalam sebuah pernyataan, Belanda mengatakan telah menahan semua aplikasi lisensi untuk ekspor barang-barang militer ke Turki dan menunggu situasi di Suriah. Amsterdam juga meminta negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk menahan diri dan dengan cermat mempertimbangkan ekspor senjata ke Turki.

Selama ini, Belanda menjadi negara pengekspor sekitar delapan persen senjata ke Turki. Hal ini dilapokan berdasarkan data yang diambil oleh Stop Wapenhandel., sebuah organisasi riset yang berpusat di Ibu Kota Amsterdam.

Sementara itu, Norwegia yang merupakan salah satu sekutu Turki dalam NATO mengatakan juga akan menangguhkan seluruh ekspor senjata baru ke negara itu menyusul situasi yang terjadi di Suriah. Selain itu, ada Finlandia yang memutuskan hal serupa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement