REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan personel militer dan sipil di Suriah timur laut, Senin (14/10). Keputusan ini setelah Amerika Serikat (AS) mulai menarik pasukan dari Suriah utara setelah serangan Turki.
"Langkah-langkah akan diambil dalam beberapa jam mendatang untuk memastikan keselamatan personel militer dan sipil Prancis yang hadir di zona itu sebagai bagian dari koalisi internasional yang memerangi ISIS dan aksi kemanusiaan," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan kabinet pertahanan darurat.
AS mengumumkan telah memulai penarikan sekitar 1.000 tentara dari Suriah utara, Ahad. Proses penarikan kembali pasukan bisa memakan waktu berhari-hari hingga pekan.
Prancis telah menjadi salah satu sekutu utama dalam koalisi pimpinan AS yang memerangi ISIS di Suriah dan Irak. Prancis melalui pesawat tempurnya menyerang sasaran-sasaran militan dan pasukan khusus di darat yang berkoordinasi dengan para pejuang Kurdi dan Arab.
Sebelumnya, pejabat Prancis mengatakan, penarikan pasukan AS akan memaksa mereka untuk ikut pergi. Hal itu mengingat pasukan Prancis bergantung pada dukungan logistik AS. Sumber diplomatik regional pun menyatakan sehari sebelumnya Paris sedang bersiap menarik beberapa ratus pasukan khusus.
Pasukan militer Prancis melakukan beroperasi dengan pasukan Kurdi. Sedangkan sekarang pasukan itu menjadi target serangan Turki di Suriah utara. Pekerja bantuan Prancis juga berada di zona tersebut.
Dalam kasus lain, Pemerintah Prancis pun mempertimbangkan puluhan milisi ISIS dari Prancis dan ratusan perempuan dan anak-anak yang ditahan kelompok Kurdi di daerah-daerah yang dekat dengan serangan Turki. Mereka khawatir tawanan dapat melarikan diri di tengah serangan.
"Prioritas mutlak untuk menghentikan kebangkitan ISIS di wilayah itu," kata Macron.
Dia menyatakan, risiko melarikan diri teroris ISIS ini sedang dipertimbangkan sepenuhnya. Ketika kondisi keamanan renggang, tawanan ini dapat kembali ke tanah kelahiran dan melakukan serangan. Bisa pula milisi dan keluarga ISIS ini jatuh ke tangan pemerintah pusat Damaskus, yang dapat menggunakannya sebagai alat tawar-menawar.
Pemerintah Prancis mengatakan, langkah-langkah tambahan sedang diambil untuk memperkuat keamanan di wilayah Prancis. "Prancis akan meningkatkan upaya diplomatiknya untuk segera mengakhiri serangan Turki," kata Macron.
Prancis telah berulang kali mengatakan para milisi asing harus diadili dan dipenjara di mana mereka melakukan kejahatan, menepis kemungkinan untuk dibawa pulang. Analis mengatakan, posisi menjadi semakin tidak dapat dipertahankan mengingat situasi yang berkembang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika