REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU -- Presiden Cina Xi Jinping memperingatkan segala upaya yang ingin memecah belah Cina akan dihancurkan. Pernyataan itu terlontar ketika Cina menghadapi tantangan politik dalam protes di Hong Kong dan kritik AS atas perlakuannya terhadap kelompok minoritas Muslim di Xinjiang.
Menurut Xi, setiap kekuatan luar yang mendukung upaya memecah Cina akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. "Siapa pun yang berusaha memecah China di bagian mana pun di negara ini akan berakhir dengan 'tubuh yang hancur dan tulang yang remuk'," kata Xi kepada Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli, dalam sebuah pertemuan menurut penyiar CCTV negara Cina, dilansir di The Guardian, Ahad (13/10).
Xi merupakan Presiden China pertama yang mengunjungi Nepal dalam 22 tahun terakhir. Dia tiba di negara itu untuk kunjungan kenegaraan pada Sabtu.
Kedua belah pihak akan menandatangani kesepakatan memperluas jalur kereta api antara Himalaya dan Tibet. Oli mengatakan kepada Xi, negara itu akan menentang kegiatan anti-Cina di wilayahnya.
Cina saat ini memang sedang diuji otoritas politiknya oleh protes yang semakin keras di Hong Kong. Pengunjuk rasa meminta demokrasi ditegakkan dan meminta pelonggaran atas cengkeraman Beijing terhadap kota itu.
Polisi di Hong Kong menggunakan peluru karet, gas air mata dan meriam air terhadap demonstran prodemokrasi. Namun, upaya pembubaran yang terus dilakukan tidak pernah berhasil dan malah membuka gelombang unjuk rasa yang semakin panas. Hal itu pun telah menjerumuskan Hong Kong ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, akan sulit untuk bernegosiasi dengan Cina jika terjadi sesuatu yang buruk dalam penanganan protes Hong Kong. Trump mengatakan, dia membahas Hong Kong dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He pada Sabtu selama putaran pembicaraan terakhir.
Keduanya mencapai kesepakatan fase pertama yang telah meningkatkan optimisme untuk kesepakatan yang lebih luas. Namun, banyak masalah mendasar tetap tidak terselesaikan dan tarif yang ada masih belum diangkat.
AS pun pada pekan lalu memasukkan 28 lembaga dan perusahaan Cina ke daftar hitam atas perlakuan Cina terhadap minoritas Muslim. Cina menghadapi kecaman internasional yang meningkat atas kamp-kamp penahanan massal yang diyakini menampung lebih dari satu juta etnis Uighur dan Muslim lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
