Senin 14 Oct 2019 14:15 WIB

Prancis Minta Uni Eropa Embargo Senjata ke Turki

Operasi militer Turki di Suriah dikhawatirkan berdampak serius pada kemanusiaan.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Warga di Provinsi Akcakale Sanliurfa, tenggara Turki yang berbatasan dengan Suriah menyaksikan asap membumbung di wilayah Suriah yang dibombardir pasukan Turki, Kamis (10/10). Turki melakukan operasi militer di perbatasan dengan Suriah.
Foto: AP Photo/Emrah Gurel
Warga di Provinsi Akcakale Sanliurfa, tenggara Turki yang berbatasan dengan Suriah menyaksikan asap membumbung di wilayah Suriah yang dibombardir pasukan Turki, Kamis (10/10). Turki melakukan operasi militer di perbatasan dengan Suriah.

REPUBLIKA.CO.ID, LUKSEMBURG -- Prancis desak Uni Eropa untuk mengembargo senjata ke Turki. Prancis juga meminta Amerika Serikat (AS) untuk menggelar rapat koalisi menghadapi ISIS.

"Serangan ini akan mengakibatkan kehancuran kemanusiaan serius," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, saat ia tiba dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg, Senin (14/10).

Baca Juga

Sebelumnya Prancis mengumumkan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan personel militer dan sipil di Suriah timur laut. Keputusan tersebut dilakukan setelah AS menarik pasukan mereka dari Suriah utara.

"Prancis berharap dalam rapat ini, ada tuntutan spesifik untuk mengakhiri serangan, posisi tegas dalam mengekspor senjata ke Turki dan AS menggelar rapat koalisi internasional (melawan ISIS)," kata Le Drian.

Swedia juga sudah meminta Uni Eropa mengembargo senjata ke Turki. Pada Jumat (11/10), stasiun radio milik pemerintah Swedia melaporkan ajakan itu akan disampaikan dalam rapat menteri-menteri luar negeri Uni Eropa.

Turki melancarkan serangan ke timur laut Suriah pada Rabu (9/10) lalu. Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde mengecam operasi militer yang Turki sebut sebagai upaya menciptakan zona aman di perbatasan dengan Suriah.

"(Serangan ) itu melanggar hukum internasional, mendestabilisasi situasi dan beresiko memicu konsekuensi kemanusiaan yang dahsyat tidak hanya untuk Kurdi, Dewan Keamanan PBB harus segera membahas isu ini," cicit Linde di Twitter. 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement