Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Jutaan Dolar Dana Raib Pasca KTT APEC di Papua Nugini

Rabu 16 Oct 2019 19:40 WIB

Red:

.

.

Termasuk lusinan pembayaran untuk perusahaan mobil sewaan yang tak diverifikasi APEC.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengaku prihatin atas temuan dana jutaan dolar raib setelah negaranya menjadi tuan rumah KTT APEC. Tetapi menurutnya masih terlalu dini untuk membuat tuduhan korupsi terhadap siapa pun.

Dugaan Penggelapan Jutaan Dana APEC di KTT APEC:

  • Kepala Otoritas APEC memperingatkan PM PNG (Papua Nugini) tentang dana hilang $ 1,4 juta (atau setara Rp 14 miliar)
  • PM Marape telah menuntut jawaban tetapi mengatakan masih terlalu dini untuk membuat dugaan korupsi
  • Kesediaan PNG menjadi tuan rumah APEC telah dirusak oleh kontroversi atas anggaran penyelenggaraan event itu, termasuk mobil Maserati yang dibeli untuk digunakan oleh para pemimpin yang hadir

 

Kepala Seksi Australia dari Otoritas Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk Papua Nugini, Chris Hawkins, memperingatkan PM Papua Nugini James Marape bahwa dana senilai hampir 1,5 juta dolar AS atau setara Rp 14,3 miliar telah menguap tanpa diketahui jelas penggunaannya setelah Papua Nugini (PNG) menyelenggarakan KTT APEC pada November tahun lalu.

Penyelenggaraan event diwarnai kontroversi mengenai biaya logistik dari event itu yang meroket di saat begitu banyak orang Papua Nugini berjuang dengan kemiskinan. Chris Hawkins mengatakan dirinya telah menyurati PM James Marape bulan ini untuk melaporkan temuan ini.

Dalam suratnya diungkapkan ada ratusan pembayaran mencurigakan yang masih perlu diperiksa, termasuk lusinan pembayaran kepada perusahaan mobil sewaan yang tak diverifikasi oleh Otoritas APEC.

 

Diantaranya adalah anggaran luar biasa untuk pembelian, transfer, dan impor lusinan mobil Maserati yang disediakan untuk para pemimpin dunia berkeliling di sekitar Ibu Kota Port Moresby, yang memicu kemarahan yang meluas.

ABC telah memperoleh salinan surat itu, yang juga dikirim ke lima menteri lainnya dan tiga pejabat publik.

"Sejumlah pembayaran sebesar 3.245.052 kina (1,4 juta dolar AS) telah teridentifikasi tidak disahkan oleh Otoritas APEC tetapi dikeluarkan oleh Departemen PM & NEC dari dana APEC," bunyi surat itu.

Uang itu dilaporkan berhasil teridentifikasi setelah dilakukan peninjauan terhadap lebih dari 500 set dokumen pembayaran senilai lebih dari 24 juta kina (10,5 juta dolar AS) - tetapi sekitar 1.700 dokumen masih harus diperiksa.

Surat itu juga mengungkapkan anggaran sebesar 10,5 juta dolar AS (atau setara Rp 100,5 miliar) juta mencakup 300 pembayaran terpisah, masing-masing senilai 21.600 dolar AS (atau setara Rp 216 juta), yang dilakukan kepada sejumlah perusahaan selama periode empat hari pada akhir tahun keuangan 2017.

Papua Nugini lakukan audit internal

Sebuah langkah audit terkait anggaran APEC belum rampung dilakukan, dan menurut surat dari otoritas itu, laporan akhir APEC harus mencakup audit atas laporan keuangan Otoritas APEC yang disiapkan oleh perusahaan auditor dan akuntan bonafit yang berbasis di PNG.

"Sementara auditor independen telah ditunjuk, Saya diberitahu kalau saat ini juga sedang berlangsung audit internal yang dilakukan oleh Pemerintah PNG," tulis Hawkins.

"Temuan ini tidak hanya bertentangan dengan UU APEC, tetapi juga menjadi masalah yang signifikan karena terkait dengan persepsi publik tentang transparansi." tambahnya.

Sementara itu PM Papua Nugini James Marape mengatakan kepada ABC, dirinya merasa terganggu dan prihatin dengan laporan anggaran yang menguap ini.

 

"Jutaan dana belum diketahui nasibnya, saya sangat prihatin - persisnya area pengeluaran yang mana? Saya tidak tahu uang itu untuk apa penggunaannya," katanya.

"Jutaan dana telah ditransaksikan untuk APEC, negara ini pantas untuk mengetahui dan semua pemangku kepentingan yang mendukung APEC layak untuk mengetahui dengan tepat status dari pengeluaran tersebut."

James mengaku telah meminta Chris Hawkins, Kepala Sekretaris Isaac Lupari dan Sekretaris Keuangan Ken Ngangan untuk menyampaikan laporan kepadanya pada akhir hari ini.

"Mereka mengatakan mereka sedang menunggu laporan audit datang, tetapi selain mengaudit laporan itu, saya juga meminta laporan serupa harus ditembuskan kepada kami, agar kami memiliki pengawasan atas apa yang sebenarnya terjadi," katanya kepada ABC.

"Saya melihat mereka saling menyalahkan."

Namun, menurut PM Marape masih terlalu dini untuk membuat dugaan korupsi. "Saya tidak punya dasar untuk menetapkan fakta itu. Laporan akan menetapkan fakta itu."

Diterbitkan ulang dari artikel di situs ABC.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA