REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon mengatakan tidak dapat berbagi dokumen dengan komite Hiuse of Representative yang melakukan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Selasa (15/10). Pentagon menyebut hal itu adalah masalah hukum dan praktis.
Dalam surat yang dibaca oleh Reuters, Pentagon mengatakan mengatakan House tidak memiliki resolusi mengesahkan penyelidikan pemakzulan. Menurut isi surat itu, Pentagon tidak dapat menghasilkan dokumen dalam delapan hari yang diberikan untuk mematuhi panggilan pengadilan.
"Departemen (pertahanan) saat ini tidak dapat memenuhi permintaan Anda akan dokumen. Namun demikian, Departemen menghormati peran pengawasan dari komite Kongres yang tepat. Departemen siap bekerja dengan komite Anda jika ada penyelesaian yang tepat dari masalah ini," begitu isi surat tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Mark Esper mengatakan, Kementerian Pertahanan AS atau kerap disebut Pentagon akan bekerja sama dengan penyelidikan pemakzulan yang digagas House of Representative. Dia juga memperingatkan Trump yang mencoba membatasi pengungkapan informasi.
Esper mengatakan akan memenuhi panggilan pengadilan terkait pemotongan bantuan militer AS ke Ukraina. "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk bekerja sama dengan Kongres," ujar Esper di CBS Face The Nation, Senin (14/10).
Dasar dari penyelidikan pemakzulan adalah laporan seorang pembocor rahasia atau whistleblower. Laporan itu berisi dugaan Trump telah menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk menyelidiki Hunter Biden, anak Joe Biden, kandidat calon presiden dari Demokrat.
Demokrat telah meminta Gedung Putih menyerahkan transkrip lengkap percakapan tersebut. Gedung Putih hanya memberikan memo berisi ringkasan percakapan.
Belum lama ini, pembocor rahasia kedua muncul mengaku memiliki informasi langsung dan orisinal terkait skandal Ukraina. Munculnya pembocor rahasia kedua ini akan membuat Trump dan para pendukungnya semakin sulit mendiskreditkan keterangan dari pembocor rahasia pertama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika