REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menghentikan pidato kebijakan tahunannya di parlemen kota setelah sejumlah anggota parlemen mencercanya. Anggota parlemen oposisi membuat kericuhan dengan berteriak dan mengejek sejak awal pidato Lam.
Lam akan mengumumkan kebijakan inisiatif properti dalam upaya mengembalikan kepercayaan pada pemerintahannya usai lebih dari empat bulan aksi protes anti-pemerintah. Mengutip sumber-sumber pemerintah, media lokal melaporkan bahwa Lam akan fokus pada kekurangan perumahan di kota yang memiliki salah satu pasar properti paling terjangkau di dunia dan sewa yang terkenal tinggi.
Setelah gangguan pertama, sesi kemudian dilanjutkan kembali. Namun, ditunda untuk kedua kalinya karena kericuhan yang terjadi. Hong Kong didera protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan. Parlemen Hong Kong sempat menghentikan pekerjaan,dan dimulai kembali lagi pada Rabu (16/10) sejak pertama kali diserbu oleh para pengunjuk rasa pada Juli lalu.
Ketika Lam ingin memulai pidatonya, parlemen oposisi menghalau. "Lima tuntutan tidak kurang," kata mereka memproyeksikan slogan di dinding belakang dikutip BBC, Rabu.
Pidato Lam yang tertunda itu datang hanya beberapa jam setelah anggota parlemen Amerika serikat (AS) mendukung pemrotes Hong Kong dengan mengeluarkan Rancangan undang-Undang (RUU) yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia.
Dalam sebuah rapat pada Selasa, Lam berpegang teguh pada sikapnya menolak demonstrasi yang penuh kekerasan. "Konsesi yang dibuat karena meningkatnya kekerasan hanya akan membuat situasi semakin buruk. Di sisi lain, kita harus mempertimbangkan segala cara untuk mengakhiri kekerasan," katanya dikutip Channel News Asia.
Di antara tuntutan inti para pemrotes adalah penyelidikan independen terhadap polisi, amnesti bagi lebih dari 2.300 orang yang ditangkap, dan hak bagi warga Hong Kong untuk secara bebas memilih para pemimpin mereka. Baik Lam maupun Beijing telah berulang kali menolak tuntutan itu.
Jutaan orang telah turun ke jalan-jalan Hong Kong yang awalnya dipicu penolakan rancangan undang-undang yang memungkinkan pelaku kriminal diekstradisi ke China. Demonstrasi yang berlangsung berbulan-bulan telah berkembang di mana para aktivis mengatakan kebebasan sedang dikikis oleh Beijing, sebab bertentangan dengan kesepakatan yang menggariskan kembalinya Hong Kong 1997 ke China dari kekuasaan kolonial Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika