Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Kesepakatan Terkait Brexit Dikonfirmasi Telah Tercapai

Kamis 17 Okt 2019 19:21 WIB

Rep: deutsche welle/ Red: deutsche welle

Imago Images

Imago Images

Presiden Komisi Uni Eropa katakan di akun twitternya bahwa ini perjanjian yang adil.

Selama berhari-hari, sekelompok kecil negosiator berkutat untuk mencapai kesepakatan brexit di Brussel, Belgia. Sekarang ada kesepakatan baru, demikian konfirmasi dari Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dan Perdana Menteri inggris Boris Johnson.

"Di mana ada kemauan, di situ juga ada kesepakatan - kami telah mencapainya," tulis Presiden Komisi uni eropa Juncker di Twitter. Dia mengusulkan agar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Eropa menyetujui perjanjian tersebut.

Boris Johnson juga mencuit di Twitter: "Kami memiliki banyak kesepakatan baru yang hebat. Sekarang parlemen harus bersiap menyelesaikan Brexit pada hari Sabtu, sehingga kita dapat fokus ke prioritas lain seperti biaya hidup, NHS, kejahatan kekerasan dan (masalah) lingkungan."

Kesepakatan itu dicapai tepat sebelum dimulainya KTT Uni Eropa di Brussel. Namun belum diketahui rincian tentang perjanjian baru ini. Juncker mengatakan dalam cuitannya tentang perjanjian yang adil dan seimbang untuk Uni Eropa dan Inggris. Dia merekomendasikan agar KTT UE yang akan berlangsung dapat mengadopsi perjanjian tersebut.

Sebelum kedua politisi itu menuliskan cuitan di twitter, Juncker dan Johnson telah berbicara di telepon. Hal ini dikemukakan oleh juru bicara Komisi Eropa. Detail pembicaraan pada saat itu belum diumumkan.

Pemulihan hubungan antara UE dan Inggris telah diisyaratkan dengan adanya negosiasi pada Rabu (16/10) malam.

Pada Kamis (17/10) pagi, Kanselir Jerman Angela Merkel membuat pernyataan yang mengatakan: "Kami belum mencapai tujuan," kata Merkel. Tetapi mengatakan ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai titik penting dalam negosiasi, diplomat UE menggambarkan masa depan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk provinsi Inggris di Irlandia Utara. Faktor yang menentukan adalah bagaimana reaksi Partai Democratic Unionist Party (DUP) Irlandia Utara terhadap perjanjian baru ini.

Partai DUP selama ini mendukung penyatuan wilayah Irlandia Utara sebagai bagian dari Inggris. DUP telah menolak hasil perjanjian pada Rabu malam. Dan Johnson, bagaimanapun, bergantung pada persetujuan Partai DUP di Majelis Rendah.

ae/na (spiegel.de)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan deutsche welle. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab deutsche welle.
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA