Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Senat AS tak Puas dengan Gencatan Senjata Suriah

Jumat 18 Oct 2019 09:20 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Ani Nursalikah

Turki serang pasukan Kurdi di Suriah

Turki serang pasukan Kurdi di Suriah

Foto: Republika
Senator Republik mempertanyakan konsekuensi apa yang didapat Turki.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senator dari Partai Republik dan mantan kandidat presiden 2012 Mitt Romney mengatakan ia menyambut baik gencatan senjata Turki di utara Suriah. Tapi ia ingin tahu apa peran Amerika Serikat (AS) di kawasan dan mengapa Turki tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa dari invasi mereka.

"Selanjutnya, gencatan senjata tidak mengubah fakta Amerika telah meninggalkan sekutunya," kata Romney di parlemen AS, Jumat (18/10).

AS dan Turki sepakat menggelar gencatan senjata di utara Suriah. Syaratnya pasukan Kurdi mengosongkan wilayah yang telah disepakati. Dalam kesepakatan ini AS juga harus menunda sanksi ekonomi terhadap Turki.

Belum diketahui apakah kesepakatan ini berarti militer AS dapat berperan dalam memaksa gencatan senjata atau tidak. Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan AS akan 'memfasilitasi' penarikan pasukan Kurdi tapi ia tidak mengatakan apakah hal itu termasuk dengan menggunakan pasukan AS.

Pentagon menolak berkomentar tentang hal ini. Di Ankara, Pence mengatakan pasukan AS akan tetap meninggalkan utara Suriah. Pejabat pemerintah AS mengatakan sudah ratusan pasukan Amerika yang meninggalkan daerah itu. Sisanya masih berada di pangkalan menunggu untuk segera pulang.

Senator Lindsey Graham yang mengkritik keputusan Presiden AS Donald Trump menarik pasukan dari utara Suriah mengatakan ia pikir pasukan AS dapat menjadi bagian dalam mengimplementasikan dan menegakkan gencatan senjata. "Tidak ada jalan lain, kami harus mempertahankan kendali di langit dan bekerja sama dengan Kurdi," katanya.

Gencatan senjata sementara tampaknya akan memperlambat undang-undang yang sedang di rancang di Kongres untuk menghukum Turki dan mengecam penarikan pasukan yang dilakukan Trump. Anggota parlemen belum menunjukkan tanda-tanda sepenuhnya melakukan langkah tersebut.

Sesaat sebelum gencatan senjata diumumkan, Graham dan Senator dari Partai Demokrat Chris Van Hollen memperkenalkan legislasi yang akan menghalangi AS memberikan bantuan militer kepada Turki, mengekang penjualan senjata ke Ankara dan menghukum pejabat Turki. Kecuali bila Turki menarik pasukannya dari utara Suriah. Sanksi ini akan memasukkan laporan aset milik keluarga Erdogan.

Berbeda dari penjelasan Pence tentang zona aman terbatas. Kesepakatan gencatan senjata secara efektif akan menciptakan zona aman yang dikendalikan militer Turki. Ankara ingin zona aman itu merentang dari seluruh perbatasan Sungai Eufrat sampai ke perbatasan Irak walaupun kesepakatan itu tidak memasukkan luasnya zona aman.

Pasukan Turki mengontrol seperempat dari luas wilayah yang mereka inginkan. Sisanya akan dikuasai pasukan yang dipimpin Kurdi atau pemerintah Suriah yang didukung Rusia.

Kurdi sudah mengundang pemerintah Suriah untuk masuk ke wilayah itu demi membantu mereka dari serangan Turki. Baik Kurdi maupun Suriah tidak memiliki alasan membiarkan Turki menguasai wilayah tersebut. 

Ankara sudah lama menganggap pasukan Kurdi perpanjangan dari Kurdistan Workers Party atau PKK. Kelompok yang Turki anggap sebagai kelompok teroris. Sejak tahun 1980-an baik Turki, AS dan Uni Eropa sudah menyatakan PKK sebagai kelompok teroris.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menolak menyebut kesepakatan Ankara dengan Washington sebagai 'gencatan senjata'. Ia lebih memilih kata 'menunda' pertempuran.

Baca Juga

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA