REPUBLIKA.CO.ID, MANILA — Aksi kontroversial kembali diperlihatkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Ia memerintahkan kepada kepolisian agar tetap melakukan tembak ditempat terhadap para bandar narkoba di negaranya.
Duterte, pun kembali memerintahkan komandan kepolisian Letnan Kolonel (Letkol) Jovie Espenido, seorang polisi yang punya reputasi kelam dalam penanganan obat-obat terlarang, untuk melakukan perang terhadap pengedar narkoba di wilayah kepulauan Negros.
“Bacolod (Ibu Kota Negros) sangat terpukul dengan narkoba saat ini. Aku memerintahkan Espenido ke sana untuk dia bebas membunuh semua orang (bandar narkoba),” kata Duterte saat pidato kenegaraannya di Manila, seperti dikutip dari Aljazirah, pada Jumat (18/10). Kepada Espenido, Duterte menegaskan, tak perlu memandang hak asasi manusia dalam perang melawan bandar narkoba.
“Tidak perlu peduli dengan hak asasi manusia. Tembak ditempat kalau tersangka narkoba menolak untuk ditangkap,” kata Duterte.
Ia pun menggarisbawahi instruksi untuk membunuh para bandar narkoba tanpa perlu takut untuk dikecam komonitas internasional, pun para aktivis hak asasi manusia. “Nak (Espenido), kamu harus membunuh bandar dan pelaku narkoba di sana,” kata Duterte kepada Espenido.
Pulau Negros, menjadi salah satu kota yang dituding sebagai basis peredaran narkoba terbesar di Filipina. Ada sekitar 560 ribu populasi di wilayah kepuluan itu.
Pada Juni sampai Agustus, perlawanan terhadap gembong narkoba, berhasil menyita sebanyak 335 ribu dolar (sekitar Rp 4,5 miliar) jenis metamfetamin. Menurut pemerintah, Kota Bacolod adalah salah satu destinasi peredaran narkotika terbesar di Filipina.
Masih menurut catatan pemerintah, perang narkoba ala Duterte sudah menewaskan sekitar 6.600 orang sejak pertengahan 2016. Akan tetapi, menurut catatan pegiat hak asasi di Filipina, Duterte sudah menewaskan sekitar 27 ribu orang terduga pelaku kejahatan narkoba.
Menurut para aktivis, angka kematian tersebut menjadi pelanggaran hak asasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir, karena tak memberikan kesempatan terhadap para terduga narkoba untuk mendapatkan keadilan lewat jalur pengadilan.
Karena itu, sikap asal membunuh ala Duterte, menimbulkan reaksi dan kecaman internasional karena kerap mengabaikan aspek hak asasi manusia. Meskipun dikatakanaksi Duterte itu, dilakukan dalam dalam perang terhadap narkoba yang menjadi salah satu komoditas musuh manusia
“Ini bukan jenis bahasa (perang melawan narkoba) yang kita inginkan dari seorang Presiden,” kata Direktur Komisi HAM FIlipina Karen Gomez Dumpit.
Menurut Karen, aksi Duterte memerangi narkoba selama ini, menjadi aksi pelanggaran hak asasi manusia yang gamblang karena mengabaikan proses-proses kepatutan. “Perang narkoba Duterte, memungkinkan terjadinya kelanjutan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terus menerus di Filipina,” kata dia. Penugasan Espenido ke Pulau Negros, pun dikhawatirkan akan menjadi aksi pembantaian resmi negara terhadap para bandar narkoba di Kota Bacolod.
Itu karena melihat rekam jejak hitam Espenido yang selama ini terlibat dalam banyak aksi pembunuhan. Menurut Aljazirah, Espenido terlibat atas kematian sejumlah walikota beserta keluarga.
Espindo pernah menjadi Kepala Polisi di Kota Ozamis, di Kepulauan Mindanao. Pada 2017, ia bertanggung jawab atas kematian Walikota Reynaldo Parojinong, dan isterinya, serta 13 orang lain dalam sebuah operasi anti-narkoba. Pada 2016, Espenido mengepalai kepolisian di Albuera di Kepulauan Leyte.
Espenido saat itu, juga dianggap bertanggung jawab atas kematian Walikota Albuera, Rolando Espinosa yang sudah menyerahkan diri untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Parajinong dan Espinosa, dikatakan dua dari 158 pejabat di Filipina, yang dituduh terlibat dalam jaringan narkoba di Filipina. Sejak Duterte menjabat sebagai kepala negara pada 2016 lalu, sampai saat ini tercatat ada 12 wali kota dan delapan wakil wali kota yang tewas terbunuh dalam aksi perang melawan narkoba di Filipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika