Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Tarif Whatsapp dan Pajak yang Picu Demo Besar di Lebanon

Senin 21 Oct 2019 08:53 WIB

Red: Budi Raharjo

Polisi antihuru-hara Lebanon menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa di Beirut, Lebanon, Jumat (18/10). Demonstran menentang rencana pemerintah memberlakukan pajak baru di tengah krisis ekonomi.

Polisi antihuru-hara Lebanon menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa di Beirut, Lebanon, Jumat (18/10). Demonstran menentang rencana pemerintah memberlakukan pajak baru di tengah krisis ekonomi.

Foto: AP Photo/Hassan Ammar
Kami ingin semua orang bergabung untuk menggulingkan pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT – Gelombang demonstrasi antipemerintah di Lebanon masih berlanjut pada Ahad (20/10). Aksi tersebut telah memasuki hari keempat.

Puluhan ribu orang turun ke jalan. Mereka memprotes kenaikan pajak, termasuk rencana pengenaan biaya pada panggilan telepon melalui aplikasi Whatsapp sebesar 0,2 dolar AS atau sekitar Rp 2.800 (dengan kurs Rp 14.100 per dolar AS). "Kami ingin semua orang bergabung dengan kami pada Ahad dan Senin untuk menggulingkan pemerintah," ujar seorang demonstran, seperti dikutip laman Aljazirah.

Demonstrasi telah menyebabkan empat menteri dari Lebanese Forces Party (LBF) mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua LBF Samir Geagea yang tergabung dalam jajaran kabinet pemerintahan Perdana Menteri Saad Hariri turut menanggalkan jabatannya.

Geagea berpendapat, kondisi seperti sekarang belum pernah dihadapi Lebanon sebelumnya. Di sisi lain, pemerintahan Hariri belum menunjukkan upaya untuk mengatasi krisis.

Mereka menuding pemerintah tidak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan situasi tersebut. "Karena itu, LBF meminta menterinya mengundurkan diri dari pemerintah," ujar Geagea dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Sabtu (19/10) malam, dikutip laman al-Arabiya.

Dia menilai, krisis yang saat ini berlangsung bukan disebabkan sitem politik Lebanon, tapi pada mayoritas yang berkuasa. "Saya pikir, dengan mayoritas menteri ini, kami tidak bisa ke mana-mana," ujarnya.

Menurut Geagea, setiap perubahan radikal di Lebanon dimulai dengan pembentukan pemerintahan baru. Pada Jumat lalu Saad Hariri memberi tenggat waktu 72 jam kepada pemerintah dan mitra koalisi untuk mendukung reformasi.

"Baik mitra kami di pemerintahan koalisi memberikan tanggapan yang jelas, tegas, dan final untuk meyakinkan saya, rakyat Lebanon, dan masyarakat internasional bahwa semua orang telah memutuskan reformasi atau saya akan memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan," ujar Hariri.

Pernyataan tersebut tampaknya menunjukkan Hariri akan mengundurkan diri jika reformasi tak terjadi. Tapi, dia tak menguraikan lebih lanjut.

Baca Juga

photo
Warga Lebanon berunjuk rasa di Kota Beirut, Sabtu (19/10).


Pada Jumat dan Sabtu lalu aksi demonstrasi di Lebanon berujung ricuh. Aparat keamanan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Puluhan orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mendesak otoritas Lebanon tak memperlakukan para pengunjuk rasa dengan represif. Mereka menyeru otoritas Lebanon menghormati hak para demonstran untuk kebebasan berkumpul secara damai serta menyelidiki penggunaan gas air mata berlebih.

"Termasuk, pemukulan dan pelecehan di bawah todong senjata pada para pengunjuk rasa yang terjadi semalam," ujar Direktur Riset Amnesti International Timur Tengah Lynn Maalouf pada Sabtu (19/10), dikutip laman al-Araby.

Masih besarnya gelombang demonstrasi dan diprediksi akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang, Maalouf menilai, prioritas otoritas Lebanon adalah mengurangi ketegangan serta memungkinkan semua orang menyuarakan tuntutannya secara damai. Menurut dia, pihak berwenang juga harus menandai komitmen mereka untuk menghormati protes damai dengan efektif.

"Pemerintah harus segera menyelidiki semua laporan penggunaan kekuatan sewenang-wenang terhadap demonstran serta tuduhan perlakuan buruk terhadap mereka yang ditangkap," kata dia.

Sejak Kamis lalu, ribuan warga Lebanon turun ke jalan untuk memprotes rencana pengenaan pajak sebesar Rp 2.800 pada panggilan telepon via aplikasi perpesanan instan, seperti Whatsapp. Platform itu diketahui merupakan media komunikasi utama warga Lebanon.

Dalam aksinya, massa turut menyuarakan kritik atas buruknya kondisi perekonomian dan layanan publik di negara tersebut. Mereka juga menyoroti praktik korupsi di pemerintahan.

Menurut data Kementerian Keuangan negara tersebut, Lebanon memiliki utang sebesar 86 miliar dolar AS. Jumlah itu lebih dari 150 persen produk domestik bruto Lebanon. Demonstrasi yang terus berlanjut berpotensi menjerumuskan Lebanon lebih jauh ke dalam krisis politik dan berdampak pula pada perekonomiannya. n kamran dikarma, ed: qommarria rostanti

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA