REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan rencana menggelar pertemuan G-7 di golf resort miliknya di Florida. Anggota Partai Demokrat dan kritikusnya mencela rencana itu sebagai bukti Trump menggunakan jabatan presiden demi kepentingan pribadinya.
Di media sosial Twitter ,Trump mengatakan ia akan membatalkan rencana yang diumumkan oleh pelaksana tugas Kepala Staf Presiden Mick Mulvaney pada Kamis (17/10) itu. Rencana untuk menjamu negara-negara anggota G-7 di Trump National Doral dekat Miami itu dijadwalkan pada 10 sampai 12 Juni tahun depan.
Trump menyinggung apa yang ia sebut sebagai 'permusuhan yang gila dan tidak rasional' dari Partai Demokrat dan media. Trump berjanji akan mencari tempat lain.
"Kami akan segera mulai mencari lokasi lain, termasuk kemungkinan di Camp David," cicit Trump, Senin (21/10).
Camp David merupakan nama lain dari Naval Support Facility Thurmont, tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat seluas 0,5 km² di Taman Gunung Catoctin di Maryland, di luar Washington, DC. Keuangan presiden yang diusung Partai Republik itu sedang diselidiki Kongres. Saat ini legislatif AS tengah menyelidiki potensi konflik kepentingan yang bersumber dari bisnis real estatenya. Kongres juga sedang melakukan penyelidikan pemakzulan atas skandal Ukraina.
Trump sangat jarang menarik kembali rencana-rencananya. Ia mengatakan fitur dari resort yang ia miliki bagus untuk menjadi tuan rumah bertemuan besar.
"Saya pikir saya melakukan sesuatu yang sangat baik untuk negara kami," kata Trump di Twitter.
Konstitusi AS melarang pejabat pemerintah untuk menerima gaji, upah atau keuntungan dari pemerintah domestik maupun luar negeri tanpa persetujuaan kongres. Kelompok pengawas korupsi Citizens for Responsibility and Ethics mengatakan keputusan untuk menjamu tamu negara di properti milik Trump 'sangat korup' tapi 'pembatalan rencana ini menunjukkan tekanan berfungsi dengan baik'.
"Presiden tidak pantas dipuji untuk melakukan hal yang benar hanya setelah publik memaksanya untuk tidak melakukan hal yang salah," kata Citizens for Responsibility and Ethics dalam pernyataan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
