Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Cina: Penyatuan Taiwan Jadi Kepentingan Nasional Terbesar

Senin 21 Okt 2019 12:58 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Peta Taiwan.

Peta Taiwan.

Foto: Chinamaps.info/ca
Menhan Cina menegaskan Taiwan tidak akan menikmati konsep satu negara, dua sistem.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah Cina menyatakan penyelesaian masalah Taiwan adalah kepentingan nasional terbesarnya. Beijing menegaskan, tak ada kekuatan yang dapat mencegah reunifikasi Cina.

Baca Juga

“Cina adalah satu-satunya negara besar di dunia yang belum sepenuhnya dipersatukan kembali,” ujar Menteri Pertahanan Cina Wei Fenghe saat berbicara di pembukaan Xiangshan Forum di Beijing, Senin (20/10).

Dia mengatakan penyatuan atau reunifikasi Cina dan Taiwan adalah kepentingan nasional terbesar Cina. Wei menyatakan tak ada pihak yang dapat mencegah negaranya melakukan hal tersebut.

“Tidak seorang pun dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan reunifikasi utuh Cina. Kami berkomitmen untuk mempromosikan pengembangan damai hubungan selat lintas-Taiwan dan penyatuan kembali negara secara damai,” ucap Wei.

Pada kesempatan itu, dia menyinggung gerakan separatis di Taiwan. “Kami tidak akan pernah membiarkan separatis untuk kemerdekaan Taiwan memiliki jalan mereka sendiri atau membiarkan intervensi oleh kekuatan eksternal. Memajukan reunifikasi adalah alasan yang adil, sementara aktivitas separatis akan gagal,” kata Wei.

Pada peringatan 70 tahun kekuasaan Partai Komunis Cina (PKC), Presiden Cina Xi Jinping mengatakan, Taiwan tidak akan pernah menikmati konsep “satu negara, dua sistem” seperti Hong Kong atau Makau. Cina, kata Xi, akan mempromosikan pembangunan hubungan yang damai dengan Taiwan dan terus berupaya untuk mereunifikasi wilayah-wilayah negaranya.  

Taiwan mengecam pernyataan Xi. “PKC telah bertahan dengan kediktatoran satu partai selama 70 tahun, sebuah konsep tata kelola yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kebebasan hak asasi manusia, yang menyebabkan risiko serta tantangan bagi pengembangan daratan Cina,” kata Dewan Urusan Daratan Taiwan pada awal Oktober lalu.

Taiwan menilai, seruan Cina tentang perjuangan untuk persatuan, pembaruan, dan unifikasi hanya alasan untuk melakukan ekspansi militer. Ia berpendapat, hal itu merupakan ancaman serius bagi perdamaian regional dan demokrasi serta peradaban dunia.

Taiwan menyatakan telah menjadi negara demokrasi selama lebih dari 30 tahun. Menurutnya, Beijing harus memanfaatkan momen saat ini untuk mencerminkan serta mendorong demokrasi. “Garis hidup dari kelangsungan hidup dan pengembangan daratan Cina tidak terikat pada satu orang atau satu pihak,” kata Dewan Urusan Daratan Taiwan.

Hubungan antara Cina dan Taiwan memang kerap memanas. Sebab, Beijing memandang Taipei sebagai provinsi yang memberontak. Cina telah memberi tekanan kepada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen selama beberapa bulan terakhir.

Tsai dituding memiliki misi untuk mendorong kemerdekaan resmi Taiwan. Cina pun geram atas dukungan yang diberikan Tsai untuk aksi demonstrasi Hong Kong yang telah berlangsung selama empat bulan terakhir.

Namun, menurut Tsai, dukungan pada aksi demonstrasi di Hong Kong memang perlu diberikan. “Kami adalah negara demokrasi dan kebebasan serta akan menunjukkan dukungan bagi siapa pun di dunia yang mengejar demokrasi serta kebebasan. Demikian juga, penguasa mana pun harus hati-hati mendengarkan pencarian rakyat akan kebebasan dan demokrasi serta menghormati kehendak rakyat,” kata Tsai pada September lalu. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA