Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

China Dilaporkan Ingin Ganti Pemimpin Hong Kong

Rabu 23 Oct 2019 07:35 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, 10 Juni 2019.

Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, 10 Juni 2019.

Foto: AP Photo/Vincent Yu
china tidak ingin terlihat menyerah pada tuntutan para demonstran Hong Kong.

REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG – Pemerintah China dilaporkan berencana mengganti pemimpin Hong Kong Carrie Lam. Posisi dia nantinya akan diisi oleh kepala eksekutif sementara.

Baca Juga

Kabar mengenai rencana pencopotan Lam diterbitkan oleh Financial Times dengan mengutip sumber-sumber yang mengetahui perundingan tersebut. Mereka mengatakan, sebelum keputusan tentang pencopotan Lam dibuat, para pejabat di China menginginkan situasi di Hong Kong kembali stabil terlebih dahulu.

Sebab, Beijing tak ingin terlihat bahwa mereka telah menyerah pada tuntutan para demonstran. Dalam demonstrasi yang telah berlangsung selama sekitar lima bulan, massa memang mendesak Lam mundur dari jabatannya.

Jika Presiden China Xi Jinping merestui pencopotan Lam, Beijing akan menunjuk penggantinya pada Maret 2020. Tokoh pengganti itu akan melanjutkan sisa masa jabatan Lam yang berakhir pada 2022.

Terdapat dua calon yang disebut berpotensi menggantikan Lam, yakni Kepala Otoritas Moneter Hong Kong Norman Chan dan kepala sekretaris administrasi wilayah Hong Kong Henry Tang. Aksi demonstrasi di Hong Kong telah berlangsung sejak Juni lalu. Hingga kini, belum ada tanda-tanda unjuk rasa akan mereda. Ratusan, bahkan ribuan massa masih turun ke jalan dan berpartisipasi dalam demo anti-pemerintah tersebut. 

Rancangan undang-undang ekstradisi (RUU) adalah pemicu utama dari pecahnya demonstrasi di Hong Kong. Masyarakat menganggap RUU tersebut merupakan ancaman terhadap independensi proses peradilan di sana.

Sebab RUU itu memungkinkan otoritas Hong Kong mengekstradisi pelaku kejahatan atau kriminal ke China daratan. Para demonstran menilai proses peradilan di China tak independen dan perlindungan hak asasi manusianya tak dijamin. Oleh sebab itu mereka menyerukan RUU ekstradisi dicabut sepenuhnya. 

Pada September lalu, Carrie Lam akhirnya memutuskan menarik RUU tersebut. Dia mengatakan prioritas pemerintahannya saat ini adalah mengakhiri kekerasan, menjaga supremasi hukum, dan memulihkan ketertiban serta keamanan di masyarakat. 

Namun, hal itu tak cukup untuk meredam dan menghentikan gelombang demonstrasi. Massa justru menuntut Lam mundur dari jabatannya dan mendesak agar kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran diusut tuntas.

Mereka pun menyerukan agar otoritas Hong Kong membebaskan para demonstran yang ditangkap. Menurut laporan, sejak aksi demonstrasi dimulai, aparat keamanan telah menangkap setidaknya 2.600 orang.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA