REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Dua senator senior, Chuck Schummer dan Tom Cotton, menunjuk aplikasi video asal Cina Tik Tok berpotensi mengancam keamanan nasional. Keduanya meminta kepada pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) untuk menyelidikinya melalui surat yang dikirim pada Rabu  (23/10).

Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Intelijen Nasional Jospeh Maguire yang dipublikasikan pertama kalinya di The Washington Post pada Kamis (24/10). Di dalam surat, Schumer dan Cotton mendorong para pejabat menyelidiki praktik pengumpulan data TikTok.

"Mengingat keprihatinan ini, kami meminta agar Komunitas Inteliijen melakukan penilaian terhadap risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok dan platform berbasis konten asal Cina lainnya yang beroperasi di AS. Hasilnya diharapkan dapat dibahas bersama Kongres," tulis Schumer dan Cotton, seperti dilansir di The Verge, Kamis (25/10).

Sejak setahun belakang, anggota parlemen sudah merasa cemas terhadap perusahaan yang beroperasi di AS dan memiliki hubungan dengan Cina. Musim panas lalu, risiko serupa ancaman juga ditujukan Cotton dan Senator Marco Rubio terhadap perusahaan telekomunikasi seperti Huawei dan ZTE. Beberapa pekan terakhir, kritik yang sama diarahkan pada TikTok, aplikasi berbagi video yang tengah populer di kalangan masyarakat Amerika.

Dalam surat mereka, Schumer dan Cotton menuliskan bahwa TikTok telah menerima lebih dari 110 juta unduhan di AS semata.

Sementara itu, juru bicara TikTok menuturkan, pihaknya tidak memiliki rincian tentang permintaan dua sentor tersebut. TikTok juga masih enggan menawarkan komentar lebih lanjut selain menegaskan bahwa TikTok berkomitmen untuk menjadi perusahaan terpercaya dan bertanggung jawab di AS.

Sebelum Schummer dan Cotton, Rubio telah menulis surat kepada Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, meinta Komite Investasi Asing di AS (CFIUS) menyelidiki TikTok untuk kemungkinan ancaman dan sensor keamanan nasional.

Saat itu, Rubio menjelaskan bahwa aplikasi TikTok semakin banyak digunakan untuk menyensor konten dan membungkam diskusi terbuka tentang topik-topik yang dianggap sensitif oleh Pemerintah Cina dan Partai Komunis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika