REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Hakim Distrik Amerika Serikat (AS) A. Beryl Howell mengesahkan legalitas penyelidikan tuduhan yang dipimpin Partai Demokrat terhadap Presiden Donald Trump, Jumat (26/10). Pengesahan itu memerintahkan pemerintah untuk menyerahkan salinan dokumen Robert Mueller yang merinci campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.
Pengesahan menjadi kemenangan besar bagi House of Representatives yang dipimpin oleh Demokrat. Legalitas itu melemahkan argumen yang dilemparkan oleh anggota Partai Republik dalam penyelidikan untuk pemakzulan Tump. Hakim mengatakan House of Representatives tidak perlu persetujuan untuk keputusan secara resmi untuk melakukan langkah akan diambil.
Konstitusi AS ini memberikan garis lebar untuk House of Representatives dalam menangani pemakzulan. Demokrat memulai penyelidikan tanpa memberikan keputusan melalui pemungutan suara.
Komite itu, menurut Howell, telah memberikan bukti yang cukup untuk memperlihatkan penyelidikan yang terjadi memiliki tujuan awal untuk menentukan apakah akan merekomendasikan pasal-pasal penuduhan. Sebuah putusan Partai Republik di Senat mengkritik proses yang digunakan Demokrat dalam penyelidikan pemakzulan, Kamis. Dikatakan putusan diperlukan untuk memulai penyelidikan semacam itu.
"Bahkan dalam kasus tuduhan presiden, keputusan House of Representatives tidak pernah, pada kenyataannya, diminta untuk memulai penyelidikan tuduhan," tulis hakim.
House of Representatives, menurut Howell, telah melakukan penyelidikan tuduhan yang sah dan resmi. Pernyataan ini menampik kritik upaya Departemen Kehakiman dan komite peringkat Republik Doug Collins yang mengatakan Demokrat belum memenuhi ambang batas hukum.
"Memblokir akses ke bukti yang dikumpulkan oleh dewan juri yang relevan dengan penyelidikan pemakzulan, seperti yang mendesak DOJ, melemahkan kemampuan House of Representatives untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya dengan uji tuntas," kata hakim.
Atas terbukanya jalan dari keputusan Howell, anggota Kongres dari Partai Demokrat Jerrold Nadler mengatakan, memuji itu penyataan yang tepat. Keputusan yang diberikan sebuah kebijaksanaan dalam penyelidikan tuduhan dalam upaya pemakzulan Trump. Sedangkan juru bicara Departemen Kehakiman Kerri Kupec mengatakan, departemen sedang meninjau keputusan tersebut.
Hakim memberikan kewenangan kepada Departemen Kehakiman sampai Rabu depan untuk memberikan materi dari laporan Mueller yang dipanggil oleh Komite Kehakiman House of Representatives. "Kenyataannya adalah bahwa DOJ dan Gedung Putih telah secara terbuka menghalangi upaya House of Representatives untuk mendapatkan informasi melalui panggilan pengadilan dan dengan persetujuan, dan Gedung Putih telah dengan tegas menyatakan bahwa Administrasi tidak akan bekerja sama dengan permintaan informasi kongres untuk informasi," tulis hakim, menggunakan akronim DOJ untuk Departemen Kehakiman.
Departemen berpendapat informasi yang dihapus tidak dapat diungkapkan karena berisi materi dari proses keputusan juri di persidangan yang harus dirahasiakan. Namun, hakim sangat tidak setuju dengan sanggahan tersebut.
Howell menyatakan, kebutuhan komite untuk pengungkapan materi lebih besar daripada kebutuhan untuk kerahasiaan yang berkelanjutan. "Penerapan berdasarkan apa pun yang kurang dari semua bukti yang relevan akan membahayakan kepercayaan publik terhadap proses tersebut," ujar mantan jaksa federal yang ditunjuk oleh Barack Obama.
Mueller menyerahkan laporannya kepada Jaksa Agung AS William Barr pada bulan Maret setelah menyelesaikan penyelidikan 22 bulan. Laporan itu memberikan rincian seputar peretasan kampanye dan propaganda Rusia untuk meningkatkan pencalonan Trump dalam pemilihan presiden 2016 serta kontak antara Trump dan Moskow.
Tapi, ketika Barr merilis laporan setebal 448 halaman itu ke publik pada bulan berikutnya, beberapa bagian dihitamkan atau dihapus. Mueller mengatakan, penyelidikannya tidak menemukan cukup bukti untuk membuktikan Trump dan kampanyenya terlibat dalam konspirasi kriminal dengan Rusia, dilansir dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
