REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemerintah Rusia mengkritik tajam rencana Amerika Serikat (AS) mempertahankan dan meningkatkan kehadiran militernya di Suriah timur. AS mengatakan ingin melindungi ladang minyak Suriah jatuh ke tangan milisi ISIS. Moskow menilai keberadaan pasukan AS di sana ilegal.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan AS tidak memiliki mandat di bawah hukum internasional untuk meningkatkan kehadiran militernya di Suriah. Mereka berpendapat, rencana Washington mempertahankan pasukannya di sana tidak dimotivasi oleh kekhawatiran keamanan yang tulus di wilayah tersebut.
“Oleh sebab itu tindakan Washington saat ini, merebut dan mempertahankan kendali militer atas ladang-ladang minyak di Suriah timur, sederhananya, adalah bandit negara internasional,” kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan yang dirilis, Sabtu (26/10).
Ini bukan pertama kalinya Moskow menyatakan kehadiran pasukan AS di Suriah adalah ilegal. Rusia tercatat telah beberapa kali mengutarakan hal itu sebelumnya.
Pada Jumat lalu, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan negaranya akan mengirim kendaraan lapis baja dan pasukan ke ladang minyak di Suriah. Dia mengklaim hal itu dilakukan agar milisi ISIS tidak merebut dan mengendalikan ladang-ladang tersebut.
Komentar Esper muncul setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik sekitar 1.000 tentara AS dari timur laut Suriah. Keputusan itu dilakukan sesaat sebelum Turki menggelar operasi militer untuk memerangi pasukan Kurdi di wilayah perbatasan Suriah.
Langkah Trump menarik pasukan AS dari Suriah menuai kecaman dari Kongres AS, termasuk tokoh-tokoh Partai Republik. Keputusan itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap pasukan Kurdi yang selama beberapa tahun terakhir membantu AS memerangi ISIS.
Namun, Trump kemudian memberlakukan sanksi terhadap Turki. Dia meminta Ankara menghentikan operasi militernya. Jika seruan diabaikan, Trump berjanji menerapkan sanksi tambahan terhadap Turki.
Pekan lalu, AS dan Turki mencapai kesepakatan untuk memberikan waktu selama lima hari pada pasukan Kurdi untuk mundur dari wilayah perbatasan Turki-Suriah. Washington pun mencabut sanksi terhadap Ankara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika