REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Penyelidik PBB untuk pembunuhan di luar hukum, Agnes Callamard, mengaku masih melakukan investigasi atas kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Dia bertekad menyingkap seluruh tabir di balik pembunuhan tersebut.
"Saya sedang mengejar beberapa petunjuk yang tidak akan saya jelaskan sekarang. Jadi, penyelidikan itu adalah penyelidikan yang sedang berlangsung," kata Callamard saat berbicara di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Jumat (25/10), dikutip laman Anadolu Agency.
Dia menilai kasus Khashoggi memang perlu diusut tuntas. "Jika seorang jurnalis Washington Post yang terkenal seperti Khashoggi dapat dibunuh dan tidak ada pertanggungjawaban untuk pembunuhan itu, hal tersebut mengirim pesan yang salah. Dan untuk alasan itu, saya tidak akan pernah menyerah untuk terus menjadi gangguan," ujarnya.
Dia juga menyuarakan kekecewaannya pada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menurut Callamard, Guterres memang menyerukan adanya pertanggungjawaban dalam kasus Khashoggi. Namun, dia tak melakukan lebih banyak upaya, terutama untuk mengorek dugaan keterlibatan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) dalam pembunuhan itu.
"Saya sangat menyesalkan Sekretaris Jenderal (Sekjen PBB Antonio Guterres) atau lembaga-lembaga lain di dalam PBB tidak mengambil kesempatan ini untuk mendorong lebih jauh pemahaman kita tentang rantai perintah serta komitmen kita menanganinya. Saya pikir itu sangat disayangkan," ujar Callamard.
Dia pun menyerukan negara-negara merenungkan kembali keinginannya untuk berpartisipasi dalam Future Investment Initiative, sebuah forum bisnis yang rencananya dihelat di Hotel Ritz Carlton di Riyadh. Pada awal Oktober lalu penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Yasin Aktay, meragukan proses peradilan Saudi terhadap para pelaku pembunuhan Khashoggi.
Saudi diketahui telah menahan 11 tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut. Aktay mengatakan, proses hukum yang dilakukan Saudi terhadap kasus Khashoggi tidak bisa sehat atau membuahkan hasil. “Ini karena sebagian besar dari semua alasan lain, insiden pembunuhan Khashoggi terjadi oleh tangan negara Saudi dan bukti menunjukkan bahwa perintah (pembunuhan) itu datang dari petinggi negara,” kata dia dalam wawancara dengan Aljazirah.
“Birokrasi Saudi memiliki struktur hierarki yang sangat kaku dan pembunuhan yang terorganisasi seperti itu tidak dapat dilakukan tanpa sepengetahuan otoritas tertinggi di negara tersebut. Dan peradilan di sana tidak bisa tidak memihak dalam kasus seperti itu,” ujar Aktay menjelaskan.
Ankara memang menganggap pembunuhan Khashoggi telah melanggar kedaulatannya. Oleh sebab itu, dia menuntut dukungan internasional untuk menekan Saudi agar mengekstradisi para pelaku pembunuhan ke negaranya.
“Setiap negara yang kedaulatannya dilanggar dalam kasus seperti itu akan bertindak dengan cara yang sama. Sebuah negara bertanggung jawab atas keamanan orang-orang di dalam perbatasannya. Dan kami berbagi informasi yang kami miliki dengan dunia,” ujar Aktay.
Khashoggi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober tahun lalu. Setelah tewas, tubuh Khashoggi dilaporkan dimutilasi. Hingga kini potongan jasadnya belum ditemukan.
(ed: setyanavidita livikacansera)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
