Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua.
Mega proyek infrastruktur baru Jokowi di Papua:
- Jokowi akan resmikan jembatan Holtekamp yang pembangunannya menelan biaya Rp 1,3 triliun
- Jokowi berjanji akan lanjutkan pembangunan infrastruktur di Papua yang difokuskan pada sektor transportasi
- Di termin kedua, Jokowi berjanji akan membangun 10 Bandara, 6 pelabuhan, 139 km jalan, bus dan bus air di Danau Sentani.
Dalam kunjungan kerja perdananya usai dilantik, Jokowi menjanjikan sejumlah proyek infrastruktur baru. Meski mengapresiasi namun seorang pengamat mendesak agar agenda itu tidak sekedar proyek mercusuar
Hari ini, Senin (28/10/2019) Presiden Joko Widodo akan meresmikan Jembatan Holtekamp di Jayapura Papua.
Selain menjadi ikon baru landmark di wilayah Indonesia bagian Timur, jembatan ini sekaligus menjadi proyek pembangunan infrastruktur yang kembali dijanjikan Jokowi untuk Papua di termin kedua pemerintahannya.
Peresmian jembatan yang terletak dipinggir pantai Holtekamp, di Kota Jayapura, Papua ini tampaknya akan menjadi agenda yang paling disoroti dalam kunjungan kerja perdana Presiden Joko Widodo ke Papua dan Papua Barat pekan ini.
Pasalnya jembatan yang membentang di atas Teluk Youtefa di Jayapura sepanjang 733 meter ini digadang menjadi salah satu penanda kemajuan pembangunan di Papua.
Jembatan dengan desain melengkung yang dibangun dengan biaya Rp 1,3 triliun ini akan menjadi jembatan terlebar pertama di Indonesia yang memiliki empat lajur untuk dua jalur.
Jembatan ini akan menghubungkan kawasan Holtekamp dan Hamadi ini sehingga memangkas jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Muara Tami hingga ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw daerah perbatasan Indonesia - Papua Nugini.
Dari sebelumnya 2 jam menjadi hanya 20 menit saja.
Di sejumlah media sosial banyak warga mengapresiasi kehadiran jembatan berwarna merah yang kini menjadi ikon baru kota Jayapura. Mereka mengagumi kemegahan jembatan yang konstruksinya dibangun di Surabaya, Jawa Timur ini.
"Dulunya harus muter jauh sekarang bisa tempuh dengan jarak dekat, sejak ada jembatan waktunya jadi lebih singkat,' ungkap seorang warga di sebuah saluran Youtube Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Sangat membantu untuk membuka tempat wisata di Papua khususnya di Pantai Hamadi dan Holtekamp supaya pemasukan bagi penduduk asli disini lebih bagus."tutur warga lainnya di saluran Youtube yang sama.
Bangun infrastruktur di Arfak
Presiden Joko Widodo memilih melakukan kunjungan kerja perdananya ke Papua dan Papua Barat usai dilantik 20 oktober lalu.
Lawatan ini diklaim sebagai bentuk penegasan komitmen Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua di termin kedua pemerintahannya bersama Wapres KH. Ma'ruf Amin.
Jokowi mengawali lawatannya ini dengan mengunjungi pegunungan Arfak, salah satu kawasan terpencil di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Minggu (27/10/2019).
Usai menemui ribuan warga yang menyambutnya, Presiden Jokowi mengatakan infrastruktur transportasi akan menjadi salah satu prioritas yang digeber pemerintah dalam lima tahun mendatang.
Infrastruktur ini menurut Jokowi penting untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dikutip dari siaran resmi Istana, Jokowi berjanji dalam dua tahun ke depan, Ia akan membangun infrastruktur jalan sepanjang 139 kilometer (KM) serta membangun Bandara Pegunungan Arfak.
"Kami fokus dua hal ini untuk Pegunungan Arfak dalam dua tahun ini. Sedangkan pembangunan yang lainnya, itu akan diurus pemerintah kabupaten setempat. Kami fokus dua hal ini dulu," kata Presiden Jokowi.
Pembangunan akses jalan antara Pegunungan Arfak dan Manokwari serta bandara tersebut dimaksudkan untuk memudahkan akses transportasi orang maupun distribusi barang terutama produk-produk pertanian.
"Agar barang-barang pertanian, produk-produk pertanian yang berasal dari Pegunungan Arfak bisa dijual di Manokwari," lanjutnya.
Dalam keterangan tertulisnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merinci proyek infrastruktur di sector transportasi yang akan dilakukan ke depan di Papua dan Papua Barat mencakup pembangunan sepuluh bandara, enam pelabuhan serta terminal bus, dan dermaga bus air di Danau Sentani hingga sarana bus dan bus air di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw Kabupaten Jayapura.
Pembangunan ini juga untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Papua pada 2020.
Namun Presiden Jokowi juga berjanji akan membangun sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas, rumah sakit, dan juga pasar.
"Saya akan berikan, tetapi mohon waktu paling tidak 2-3 tahun ya," ujar dia.
Bangun juga fasilitas pendukung
Komitmen pemerintahan Jokowi untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan SDM di Papua dan Papua Barat ini diapresiasi sejumlah kalangan.
Namun berkaca pada pembangunan infrastruktur di periode lalu, Koordinator Kelompok Kerja Lingkungan Foker LSM Papua, Abner Mansai memberikan catatan.
Menurutnya pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan ke depan perlu diikuti pembangunan sarana dan fasilitas pendukung yang tepat agar proyek infrastruktur yang dibangun manfaatnya benar-benar bisa dirasakan warga Papua.
Ia mencontohkan pembangunan jalan trans Papua yang sudah dilakukan Jokowi yang membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua dengan total panjang mencapai 4.330,07 kilometer.
"Jalan memang baik untuk menghubungkan dan sudah heboh dibilang Jokowi bangun jalan di Papua, sebenarnya banyak warga asli papua terutama yang di pegunungan itu bahkan tidak tahu barangnya itu seperti apa, jalan yang dibangun itu seperti apa." kata Abner Mansai kepada ABC.
"Karena meraka tidak pakai itu jalan, lebih banyak yang pakai jalan itu mereka yang punya bisnis" kata Abner Mansai.
""Saudara di daerah pegunungan punya keahlian berkebun hasil kebunya banyak, tapi gimana mereka mau ambil hasil kebun ke Wamena misalnya."
"Ada jalan tapi mereka gak punya mobil, mobilnya punya saudara yang berbisnis mereka harus bayar. Harusnya selain bangun jalan, disediakan juga kendaraan." tambahnya.
Untuk memastikan hal ini tidak terulang, Fokker LSM menekankan pentingnya pemerintah membuka komunikasi dengan warga terkait kebutuhan real di wilayah mereka. Abner mencontohkan salah satu kegiatan rekan mereka di jejaring foker LSM Papua.
"Kami punya jaringan yang mendampingi warga di wilayah tidak jauh dari kota Jayapura. Mereka kegiatannya menyediakan mobil setiap pagi untuk angkut mama-mama bawa barang daganganya ke pasar dan sore mereka dijemput lagi.'
"Kita tanya mereka bilang, memang ini yang kita butuhkan, kita hanya butuh antar dan jemput saja," ungkapnya.
"Jadi warga kita sebenarnya keinginannya sederhana dibantu masalah mereka sehari-hari.Tapi layanan ini sekarang terhenti karena mobil mereka rusak. "
"Tidak ada dana untuk beli mobil, dana otsus lebih banyak disalurkan untuk bangun fasilitas Pemda, ketimbang sarana sederhana yang dibutuhkan warga seperti ini," tegasnya.
Secara khusus Foker LSM menyoroti fasilitas kesehatan dan pendidikan yang masih sangat kurang di Papua dan Papua Barat, agar diprioritaskan.
"Di bidang kesehatan dan pendidikan, semua fasilitas masih terpusat di kota Jayapura. Semua daerah semua aksesnya harus ke RS Jayapura, fasilitas pendidikan semuanya di Jayapura, perguruan tinggi juga banyak di Jayapura."
"Jadi secara kependudukan Jayapura menjadi padat dan itu memicu masalah baru di jayapura," katanya.
Pada termin pertama, pemerintahan Jokowi mengklaim anggaran pembangunan untuk wilayah Papua telah berkisar Rp 100 triliun rupiah.
Selain membangun jalan trans Papua dan jembatan Haltekamp, mega proyek Jokowi di Papua dan Papua Barat juga mencakup infrastruktur kelistrikan, membangun pos lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di Skouw yang megah dan sejumlah bandara perintis seperti Bandara Nop Goliat di Yahukimo, Bandara Utarom Kaiman di Kaiman, Papua Barat dan Bandara Domine Eduard Osok di Papua.
Simak berita-berita lainnya dari ABC Indonesia
Ikuti Whatsapp Channel Republika