REPUBLIKA.CO.ID, SANTIAGO -- Presiden Cile Sebastian Pinera menyatakan akan mencabut status darurat nasional pada Senin (28/10) waktu setempat. Pernyataan tersebut dirilis sehari setelah militer mencabut jam malam di kota utama Cile serta pengumuman perombakan kabinet pada pemerintahan.
Kendati demikian, demonstrasi tetap akan dilanjutkan untuk pekan ini. Reformasi yang digagas Pinera tidak banyak membantu menjawab seruan untuk perubahan yang sistematik. Poster dan tulisan-tulisan di seluruh ibu kota menyerukan pengunduran diri presiden. Banyak juga warga Cile yang kini menuntut konstitusi poltik baru.
Survei nasional yang dirilis Ahad oleh lembaga survei penelitian nasional Cadem merekam bahwa 80 persen warga Cile tidak menganggap reformasi Pinera mengubah hajat hidup rakyat. Dukungan untuk Pinera pun turun menjadi 14 persen. Penurunan terhadap kepercayaan presiden kali pertama terjadi sejak negara ini kembali ke demokrasi pada 1990.
"Kami tidak bisa berhenti sekarang. Saya tidak tahu apakah pengunduran diri Pinera akan berdampak pada apa saja, karena kita perlu mengubah seluruh sistem ini. Kita harus mengubah konstitusi (Augusto) Pinochet ini," ujar salah satu pengunjuk rasa Hector Parrera (61 tahun) yang menghadiri konser damai untuk "hak untuk hidup dalam damai".
Status darurat nasional pertama kali diterapkan di Santiago pada 19 Oktober lalu. Hal itu dilakukan usai vandalisme dan bentrokan yang terjadi antara pengunjuk rasa dengan polisi. Pemicu aksi tersebut adalah kenaikan tarif transportasi yang diwarnai kerusuhan. Warga Cile sejak itu bersatu untuk menuntut tingginya biaya pendidikan, dan perawatan kesehatan, pensiun rendah, upah stagnan, dan biaya hidup yang timpang di salah satu negara kaya Amerika Latin.
Status darurat memaksa militer turun ke jalan dengan kendaraan lapis bajanya di seluruh Cile. Hal itu mengingatkan kembali kediktatoran 17 tahun negara itu. Didirikan oleh konstitusi Pinochet, keadaan darurat memberi pemerintah kekuatan tambahan untuk membatasi kebebasan bergerak dan hak untuk berkumpul.
Status darurat nasional akan berhenti pada Senin bertepatan dengan rencana kedatangan tim dari komisi hak asasi manusia PBB. Mereka akan menyelidiki berbagai tuduhan pelecehan, kekuatan militer yang berlebihan, dan bahkan penyiksaan selama kerusuhan.
Lembaga hak asasi manusia Cile, INDH telah mengajukan 88 tindakan pengadilan yang menguraikan pelanggaran hak asasi manusia. Sebanyak 17 di antaranya adalah untuk kekerasan seksual.
Setidaknya 19 orang telah tewas selama pemberontakan, dengan lima tewas oleh pasukan bersenjata. Lebih dari 1.000 orang dirawat karena cedera di rumah sakit, termasuk 546 dengan luka akibat senjata api.
Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Ravina Shamdasani mengatakan pihaknya telah menerima tuduhan pelanggaran standar internasional berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh pasukan keamanan negara dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
"Kami telah memantau dengan seksama krisis yang meningkat di Cile, termasuk laporan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam konteks protes baru-baru ini dan deklarasi keadaan darurat," katanya sepeti dikutip Aljazirah, Senin. Badan PBB itu direncanakan akan menghabiskan satu bulan untuk memantau situasi di Cile.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
