India yang tadinya menjadi harapan eksportir sawit Malaysia setelah Uni Eropa berhenti membeli minyak sawit Malaysia, kini menutup pintu terhadap komoditas andalan asal negeri jiran tersebut.
Penyebabnya adalah pidato PM Mahathir Mohamad di Sidang Umum PBB bulan lalu yang menyebut New Delhi tidak hanya "menginvasi," tetapi juga "menduduki" wilayah Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim. Ucapan tersebut terlontar menyusul kebijakan India mencabut status otonomi di kawasan konflik tersebut.
Sebagai reaksinya, netizen di India berduyun-duyun meramaikan tagar #BoycottMalaysia yang dibubuhi komentar pedas. Kondisi bertambah runyam ketika Asosiasi Pedagang Minyak Nabati India mendesak 875 perusahaan yang menjadi anggotanya untuk berhenti mengimpor minyak sawit dari Malaysia.
Pemerintah di New Delhi juga diisukan sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif bea masuk atas produk sawit Malaysia. "Demi kepentingan Anda dan sebagai aksi solidaritas untuk bangsa ini, kita harus berhenti membeli dari Malaysia untuk sementara ini," kata Atul Chaturvedi, Presiden asosiasi minyak nabati India.
Sentimen Anti-Sawit di India
India adalah pasar terbesar kedua untuk produk sawit asal Malaysia setelah Uni Eropa. Tahun lalu negeri di Asia Selatan itu mengimpor produk senilai 1,63 miliar dolar AS untuk keperluan industri. Tahun ini nilai impornya mencapai 900 juta dolar AS hanya dalam enam bulan pertama.
Sebab itu Menteri Perindustrian Malaysia, Teresa Kok berusaha meredakan ketegangan dan menyebut ajakan asosiasi minyak nabati India sebagai sebuah "langkah mundur." Kok menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menambah impor gula dan daging sapi dari India.
Gelagat perang dagang dengan India membuat gugup pelaku industri sawit Malaysia, menyusul langkah boikot Uni Eropa yang sudah lebih dulu menghentikan penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar hingga 2030. Meski upaya pejabat di Kuala Lumpur untuk mencairkan ketegangan, desakan kepada PM Narendra Modi untuk mengurangi impor sawit kian menguat.
Langkah tersebut dinilai bisa menjadi sinyal kuat bahwa "negara yang memetik keuntungan ekonomi dari India sembari mengritik kebijakan dalam negeri New Delhi tidak lagi bisa leluasa," tutur Neelam Deo, Direktur Think Tank Gateway House di Mumbai.
Malaysia bukan satu-satunya negara yang mendapat perlakuan keras dari pemerintah di New Delhi. Turki yang sebelumnya juga menyebut Kashmir sebagai wilayah "pendudukan" di India pada Sidang Umum PBB juga terancam diperlakukan serupa.
Sebagai reaksinya, Modi membatalkan kunjungan ke Turki dan mempertimbangkan untuk menghentikan pesanan kapal senilai 2,3 miliar dolar AS dari negeri dua benua tersebut.
Pidato Kontroversial Mahathir
Mahathir yang terakhir memicu ketegangan serupa ihwal nasib Rohingya di Myanmar, tidak menunjukkan tanda-tanda akan meminta maaf. Kepada jurnalis dia mengatakan "kami mengucapkan apa yang kami pikirkan. Kami tidak mencabut atau mengubah pesannya," kata dia.
"Terkadang apa yang kita ucapkan disukai oleh sebagian dan dibenci oleh yang lain," imbuhnya.
Mahathir bukan kali pertama memicu kontroversi seputar ucapannya terkait dunia Islam. Pada 2003 dia membuat marah pemerintah Israel lantaran menyebut "kaum Yahudi menguasai dunia lewat proxy, mereka menggunakan orang lain untuk berperang dan mati demi mereka," tuturnya dalam pidato di depan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Beberapa bulan lalu dia dicecar oleh mahasiswa Yahudi saat tampil di Columbia University, Amerika Serikat, terkait ucapannya itu. Dia berdalih hanya menjalankan kebebasan berbicara. Mahathir juga tak jengah memicu ketegangan dengan Myanmar saat mengomentari nasib minoritas Muslim Rohingya.
Namun jika di masa lalu ucapannya dibiarkan tak berbalas, kini kasus yang melibatkan India bisa berakhir pahit buat pelaku industri sawit Malaysia. Meski sebenarnya "ini bukan murni soal isu minyak sawit," kata James Chin, pengamat Malaysia di University of Tasmania. "Konflik ini adalah soal ego dan nasionalisme."
rzn/as (afp)
Ikuti Whatsapp Channel Republika