REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan yang diambilnya untuk mengatasi masalah keuangan 22 tahun lalu. Menurutnya, kebijakannya tersebut telah menguntungkan taipan.
"Saya mengaku saya terlibat dengan penciptaan pendekatan untuk mengatasi masalah keuangan pada 1997-1998. Memang cara kita menyelesaikan krisis menolong taipan di Malaysia," ujar Mahathir melalui blognya, Selasa (29/10).
Dia mengatakan memang baik jika Malaysia tidak menolong taipan dan membiarkan mereka dan usaha mereka rugi, gagal dan terpaksa ditutup. "Dengan ini semua staf mereka (yang kaya dan tidak kaya) akan menganggur. Ekspor kita akan menurun dan tidak akan ada uang asing masuk ke dalam negara kita," katanya.
Dia mengatakan pemerintah akan kehilangan pajak perusahaan dan pajak pendapatan karena sebagian besar cukai dibayar oleh taipan. "Sebagian besar dari dana pemerintah akan hilang. Operasi dan pembangunan negara tak dapat diteruskan. Segala infrastruktur tidak dapat dibangun," katanya.
Dalam keadaan kehilangan cukai atas taipan, dia terpaksa mengenakan cukai kepada yang bukan taipan. "Setelah membayar cukai oleh bukan taipan, mereka akan masuk dalam golongan miskin," katanya.
Pada suatu masa 70 tahun lalu, ujar dia, taipan dibunuh dan harta mereka dirampas di beberapa negara dan semua perniagaan dan perusahaan diambil oleh pemerintah. Harapannya, 100 persen dari keuntungan akan diperoleh pemerintah.
"Jika kita hendak menghalau keluar semua taipan ini. Jangan tolong mereka. Biar mereka bangkrut. Kita akan tolong yang bukan taipan saja. Tetapi apakah jika kita hendak tolong bukan taipan, apakah setelah itu semua taipan tidak dapat bayar cukai. Itu masalahnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika