REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan membatalkan rencana menggelar pemilihan umum lebih cepat. Juru bicara politiknya mengatakan rencana itu akan dibatalkan bila pemungutan suara di parlemen menurunkan angka pemilih atau membiarkan rakyat Uni Eropa untuk memilih.
Pada Rabu (30/10), juru bicara Johnson itu mengatakan 12 Desember merupakan jadwal yang paling tepat menggelar pemilihan umum. Tapi pemerintah akan mempertimbangkan tanggal lainnya jika ada yang mengajukan.
Johnson bertekad untuk menggelar pemilihan lebih dini setelah Uni Eropa memberikan perpanjangan waktu untuk Brexit. Jika itu dilakukan, maka akan menjadi pemilu ketiga dalam empat tahun terakhir di Inggris.
Keyakinan Johnson berdasarkan keputusan Uni Eropa yang memberikan perpanjangan waktu untuk Brexit hingga tiga bulan. Blok tersebut mengizinkan Brexit ditunda hingga 31 Januari 2020.
Johnson, tidak memiliki suara mayoritas di parlemen. Ia kini berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan dengan menyerukan pemilihan lebih awal pada untuk 12 Desember.