REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Twitter memutuskan akan melarang semua iklan politik di seluruh dunia. Menurut pihaknya, jangkauan iklan politik harus diperoleh sewajarnya, bukan dibeli.
"Sementara periklanan internet sangat kuat dan sangat efektif untuk pengiklan komersial, kekuatan itu membawa risiko yang signifikan bagi politik," ujar CEO Twitter Jack Dorsey dilansir BBC, Kamis (31/10).
"Kami memutuskan untuk menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global," cicit Dorsey di Twitter-nya.
Menurut Dorsey iklan berbayar terkesan memaksakan pesan politik ke orang-orang yang dapat berisiko penting terhadap politik itu sendiri. Hal itu seperti dapat digunakan untuk mempengaruhi pemungutan suara dan akan berakibat pada kehidupan jutaan orang. Larangan Twitter tentang iklan politik akan diberlakukan mulai 22 November dengan rincian lengkap dirilis pada 15 November.
Berita larangan itu membagi kubu politik Amerika untuk pemilihan Amerika Serikat (AS) pada 2020. Manajer kampanye presiden Donald Trump, Brad Parscale mengatakan, larangan Twitter adalah upaya lain dari kiri untuk membungkam Trump dan kaum konservatif.
Namun, juru bicara tim kampanye Joe Biden, Bill Russo mengatakan, pendapatan iklan tidak mungkin menang. "Ketika dihadapkan dengan pilihan antara dolar iklan dan integritas demokrasi kita, itu mendorong bahwa, untuk sekali, pendapatan tidak menang," ujarnya.
Sementara, Dorsey di utas di Twitter mengatakan, iklan politik di internet mempresentasikan tantangan bagi wacana sipil. Hal itu termasuk optimalisasi olahpesan berbasis pembelajaran mesin, penargetan mikro, informasi menyesatkan yang tidak diperiksa, dan tipuan yang dalam.
"Ini tidak kredibel. Bagi kami untuk mengatakan: 'Kami sedang bekerja keras untuk menghentikan orang-orang dari permainan sistem kami untuk menyebarkan info yang menyesatkan, tetapi jika seseorang membayar kami untuk menargetkan dan memaksa orang untuk melihat iklan politik mereka...baiklah...mereka dapat mengatakan apa pun yang mereka inginkan!" katanya.
Dia juga menunjukkan bahwa banyak gerakan sosial mencapai skala besar tanpa iklan politik. "Iklan yang mendukung pendaftaran pemilih tidak akan terpengaruh oleh larangan tersebut," tuturnya.
Kebijakan yang diambil Twitter malah bertolak belakang dengan saingannya Facebook yang justru tidak ingin menghalangi iklan politik di jejeraing sosial. "Dalam sebuah demokrasi, saya pikir pelarangan iklan politik tidak tepat bagi perusahaan swasta untuk menyensor politisi atau berita," ujar pendiri Facebook Mark Zuckerberg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
