REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menentang langkah India membagi wilayah Jammu-Kashmir. Beijing menilai masalah sengketa di wilayah tersebut seharusnya diselesaikan secara damai.
"Pemerintah India secara resmi mengumumkan pembentukan apa yang disebut wilayah Jammu Kashmir dan wilayah Serikat Ladakh yang memasukkan beberapa wilayah China ke dalam yurisdiksi administratifnya. China menyesalkan dan dengan tegas menentangnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang pada Kamis (31/10).
Menurut dia, India secara sepihak mengubah hukum domestik dan divisi administratifnya. New Delhi dinilai menantang kedaulatan dan kepentingan China.
Oleh sebab itu, China tidak akan mengakui langkah India membagi Kashmir. Beijing menegaskan tindakan India tidak akan mengubah fakta bahwa ada teritorialnya di Kashmir.
India telah menolak peryataan China. Ia mengatakan Kashmir adalah bagian integral dari negaranya dan bahwa setiap perubahan di wilayah itu adalah urusan internal.
"Kami tidak mengharapkan negara lain, termasuk China, untuk mengomentari hal-hal yang bersifat internal bagi India, seperti halnya India menahan diri untuk tidak mengomentari masalah-masalah internal negara-negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Raveesh Kumar.
Dia mengatakan China menduduki beberapa bagian Kashmir, termasuk Ladakh, secara ilegal. Beijing, ujarnya, juga mencaplok beberapa wilayah dari Pakistan.
Pemerintah India telah secara resmi membagi wilayah Jammu-Kashmir menjadi dua wilayah federal. Itu menjadi upaya India memperkuat kontrolnya atas wilayah yang disengketakan dengan Pakistan tersebut.
India dilaporkan akan melantik G.C. Murmu, seorang birokrat dari Negara Bagian Gujarat sebagai letnan gubernur pertama dari wilayah persatuan Jammu-Kashmir. India juga telah menunjuk Radha Krishna Mathur untuk menjabat sebagai letnan gubernur Ladakh.
Ladakh adalah wilayah dataran tinggi yang didominasi umat Buddha. Ladakh kerap bergolak karena berusaha melepaskan diri dari Kashmir. Masyarakat di sana menilai, kekacauan di Kashmir telah merusak prospek pertumbuhan ekonomi mereka. Itu menjadi alasan utama mereka ingin memisahkan diri.
India mencabut status khusus Kashmir pada 5 Agustus lalu. Langkah itu segera memicu aksi protes dan demonstrasi. Masyarakat di sana menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.
Pada 1962, China dan India sempat berperang akibat sengketa wilayah di Kashmir. Sejak saat itu kedua negara tak mampu menyelesaikan sengketa perbatasan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika