REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Puluhan ribu pendukung oposisi Pemerintah Pakistan turun ke jalan. Mereka menuntut agar Perdana Menteri Imran Khan untuk turun dari jabatan. Para pengunjuk rasa mengancam akan ada kerusuhan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Unjuk rasa di ibu kota Islamabad menjadi tantangan pertama dari oposisi sejak Khan memenangkan pemilihan umum tahun lalu. Mantan bintang olah raga kriket itu berjanji akan memberantas korupsi dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Ketua partai agama terbesar di Pakistan, Fazlur Rehman, menjadi ujung tombak dalam unjuk rasa yang didukung dua partai oposisi. Demonstrasi meletus setelah pemerintah Khan kesulitan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Oposisi mengatakan pemerintahan Khan tidak sah dan didukung militer yang lama menguasai Pakistan dan menentapkan kebijakan keamanan serta luar negeri. Militer membantah terlibat dalam politik.
Khan telah menolak permintaan oposisi untuk turun dari jabatanya. Ia juga memperingatkan pemerintah tidak akan menoleransi kerusuhan di jalan.
"Ada undang-undang darurat yang tidak dideklarasikan di sini," kata salah satu pengunjuk rasa Habib ur Rehman, Jumat (1/11), seperti dilansir Reuters.
Laki-laki berusia 35 tahun itu pendukung partai konservatif Jamiat UleJamiat Ulema-i-Islam-Fazl yang dipimpin Fazlur Rehman. Politikus veteran itu dapat memobilisasi dari sejumlah sekolah agama dan memperingatkan akan ada kerusuhan bila pemerintah tidak turun.
Ia mengumumkan unjuk rasa ini usai shalat Jumat. Keamanan di Islamabad diperketat. Gedung-gedung pemerintahan dan diplomatik hanya berjarak beberapa kilometer dari lokasi unjuk rasa. Jalan-jalan ditutup dengan kontainer kapal.
Sekolah dan transportasi publik ditutup sementara penyedia jaringan internet mengatakan dibeberapa daerah layanan internet terganggu. Juru bicara Panglima Militer Pakistan Qamar Javed Bajwa mengatakan jenderal itu meminta Khan untuk mengatasi unjuk rasa dengan cara damai dan kedua belah pihak menghindari kekerasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
