REPUBLIKA.CO.ID, DRESDEN -- Kota di Jerman bagian timur, Dresden, telah mendeklarasikan Nazinotstand atau 'Darurat Nazi' dengan menyatakan kota itu memiliki masalah serius dengan politik sayap kanan. Dresden, ibu kota Saxony, telah lama dipandang sebagai benteng sayap kanan dan merupakan tempat kelahiran gerakan anti-Islam Pegida.

Anggota dewan di kota itu, pesaing untuk Ibukota Kebudayaan Eropa 2025, kini telah menyetujui resolusi yang mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi, pihak lawan mengatakan hal itu berlebihan.

"'Nazinotstand' berarti, mirip dengan keadaan darurat iklim, bahwa kita memiliki masalah serius. Masyarakat demokratis terbuka terancam," kata anggota dewan lokal Max Aschenbach, yang mengajukan mosi itu, dilansir di BBC, Ahad (3/11).

Aschenbach, dari partai politik satir berhaluan kiri, Die Partei, mengatakan dia yakin perlunya mengambil tindakan karena politisi tidak melakukan hal yang cukup untuk memposisikan diri mereka dengan jelas terhadap sayap kanan.

Menurut Aschenbach, resolusi itu mengakui bahwa sikap dan tindakan ekstrimis sayap kanan semakin sering terjadi, dan menyerukan kota itu untuk membantu para korban kekerasan sayap kanan, melindungi kaum minoritas dan memperkuat demokrasi.

"Mosi tersebut menunjukkan komitmen dewan kota untuk membina masyarakat bebas, liberal, demokratis yang melindungi minoritas dan dengan tegas menentang Nazi." kata Aschenbach.

Resolusi Aschenbach diajukan ke pemungutan suara oleh Dewan Kota Dresden pada Rabu (30/10) malam dan disetujui dengan 39 banding 29 suara. Partai Demokrat Kristen (CDU) yang memerintah Jerman adalah di antara mereka yang menolak resolusi tersebut.

"Dari sudut pandang kami, ini terutama merupakan provokasi yang disengaja. Keadaan darurat berarti keruntuhan atau ancaman serius terhadap ketertiban umum. Itu tidak terjadi sementara ini. Jan Donhauser, ketua Kelompok Dewan Kota CDU.

Donhauser menambahkan bahwa mayoritas Dresdeners atau masyarakat Dresden bukan ekstremis sayap kanan atau antidemokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika