REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwono beranggapan bahwa Indonesia sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan Rohinghya. Karenanya, di KTT ASEAN ke-35, yang berlangsung hingga (4/11) di Bangkok, Indonesia harus memberikan alternatif untuk menjaga ASEAN yang lebih solid, bukan hanya terkait ekonomi tetapi juga keamanan.
“Indonesia ini negara yang penting di ASEAN, terlebih Indonesia dan Rohingya di Myanmar punya kesamaan sebagai muslim terbesar,” ujar Guru Besar UI itu ketika dikonfirmasi Republika, Ahad (3/11).
Dia menegaskan, atas dasar persamaan tersebut, Indonesia juga harus meningkatkan upaya penyelesaian lobi agar tidak ada kekerasan dan penolakan yang terjadi lagi di Negara Bagian Rakhine itu. Sehingga, Indonesia juga harus bisa menawarkan solusi alternatif terkait permasalahan di Rohingya.
Namun demikian, dia menuturkan, dalam upayanpenyelesaian masalah tersebut, tentunya harus berdasarkan koordinasi dengan negara-negara lainnya di ASEAN. “Jangan hanya dari segi Indonesia, citra Indonesia di mata internasional akan terbentuk dari proses itu sendiri,” ujar dia.
Ketika ditanya terkait politik luar negeri bebas aktif Indonesia, menurut dia seharusnya Indonesia bisa bertindak lebih dari sekedar mengunjungi ataupun memberikan bantuan kemanusiaan. Sambung dia, jika kemudian warga Rohingya bisa dianggap sebagai warga Myanmar secara utuh, itu sudah ideal, meski masih membutuhkan waktu.
“Tapi kalau itu belum bisa dicapai, setidaknya warga Rohingya tidak boleh ditindas, sehingga pemerintahan Myanmar tidak dianggap melakukan kekerasan HAM, dan negara lainnya tidak akan terancam karena pengungsi,” tambah dia.
Berbagai pembahasan masih berjalan di KTT ASEAN di Bangkok, dari mulai ekonomi hingga lingkungan. Bahkan PM Singapura ketiga, Lee Hsien Loong juga ikut menekankan kembali permasalahan di Rohingya.
Presiden Indonesia, Jokowi Bersama Ibu Negara juga hadir dalam KTT tersebut, selain dari berbagai kepala negara lainnya di ASEAN, termasuk tetangga lainnya seperti Jepang, China, Korsel, dan India.