REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat isu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-14 Asia Timur di IMPACT Arena, Nonthaburi, Thailand, Senin (4/11).
“Tadi presiden menyampaikan upaya pencegahan pengiriman limbah B3,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan yang diikuti 18 negara itu.
Beberapa negara ASEAN menerima kiriman kontainer yang berisi limbah, antara lain limbah B3. Jumlah limbah yang dikirim ke Indonesia sampai Oktober 2019 sebanyak 2.194 kontainer.
“Bea Cukai dan Kementerian LHK sudah melakukan pemeriksaan terhadap 822 kontainer, dan 374 kontainer sudah dikembalikan ke negara asal,” ujar Retno.
Sebelumnya, Bea Cukai mencatat masih ada 210 kontainer lain berisi bahan baku kertas dan plastik daur ulang bercampur limbah B3 yang sedang dalam proses pengiriman kembali ke berbagai negara seperti Prancis, Belanda, Slovenia, Belgia, Inggris, Selandia Baru, Australia, Spanyol, Kanada, Hong Kong, dan Jepang. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menambahkan, kontainer terkontaminasi tersebut terbanyak berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.
Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah dan Sampah B3KLHK Rosa Vivien mengatakan pemerintah Indonesia secara tegas menolak impor bahan baku kertas dan plastik yang tercampur limbah B3. Para importir yang bertindak nakal harus bertanggung jawab memulangkannya kembali.
Selain limbah B3, Jokowi juga menyinggung kerja sama penanganan sampah plastik laut. Kerja sama dalam bidang itu telah dilakukan ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru.
Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70 persen pada 2025. “Dalam hal ini, presiden mendorong gerakan global antisampah plastik,” ujar Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
