REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Penerapan sistem ganjil-genap untuk mobil di New Delhi, India, sejak Senin (4/11), mendapatkan tanggapan beragam. Beberapa pihak menentang upaya tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan pemicu polusi yang sesungguhnya.
Anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata (BJP) Vijay Goel menentang sistem ganjil genap dengan mengendarai mobilnya yang memiliki pelat nomor yang diakhiri dengan angka ganjil pada hari genap. Menentang peraturan yang diterapkan pemerintah kota, Goel mengatakan, mobil berkontribusi hanya 3 persen dari polusi Delhi. Keputusan anggota partai dari Perdana Menteri Narendra Modi itu untuk melanggar sistem ganjil-genap adalah contoh terbaru dari politik yang terpecah-pecah karena polusi.
Knalpot kendaraan, bersama dengan emisi dari industri, menyumbang lebih dari 50 persen polusi udara Delhi di sepanjang tahun. Udara pun semakin berpolusi dan membuat otoritas di ibu kota New Delhi membuat peraturan penerapan ganjil-genap untuk mobil.
Sistem tersebut akan diterapkan setidaknya hingga 15 November. Pemerintah kota pun telah mengumumkan darurat kesehatan untuk masyarakat.
"Ini adalah ketidaknyamanan yang sangat besar karena saya tidak akan datang tepat waktu untuk pertemuan saya," kata Sagar Bajaj memprotes penerapan peraturan tersebut, saat mencari taksi di Connaught Place, pusat kota Delhi.
Bajaj mengatakan, biasanya dia mengemudi kendaraan pribadi ke tempat kerja. Hanya saja, nomor belakang pelat mobil kendaraannya adalah angka ganjil, sehingga, tidak bisa dibawa ketika hari itu.
Layanan transportasi publik tidak termasuk dalam penerapan peraturan tersebut. Uber maupun Ola telah mengumumkan, tidak akan membebankan kenaikan harga selama durasi skema genap ganjil diberlakukan.
Monitor pengukur kualitas udara dari pemerintah pada akhir pekan menunjukkan level terburuk untuk tahun ini, yaitu 494 dari skala 500. Menurut pemantau indeks kualitas udara online independen AirVisual, New Delhi adalah kota besar paling berpolusi di dunia pada hari Senin, dua kali lipat dari tingkat Lahore di Pakistan, yang merupakan berada di peringkat kedua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika